Forgot Password Register

Headlines

Sudirman Said Berharap PKPU Juga Diterapkan ke Calon Kepala Daerah

Sudirman Said (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi) Sudirman Said (Foto: Pantau.com/Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut dua Sudirman Said mendukung penuh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Menurut Sudirman aturan itu baik karena akan berdampak pada kehidupan bernegara yang bersih.

"Menurut saya politik itu hulu dari kehidupan bernegara kita ya, karena hulunya mesti bersih betul mesti jernih, jadi itu peraturan sangat bagus," ujar Sudirman Said saat menyambangi DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018).

Baca juga: Sudirman Said Belum Mau Bertemu Ganjar, Kenapa?

Sosok yang juga sebagai penggagas gerakan anti korupsi itu mengatakan pemberantasan haruslah dimulai dari lembaga pemerintahan teratas, karena semua akan sia-sia jika lembaga pemerintahan terbawah saja yang dibersihkan. Maka dari itu KPU juga berperan sebagai penyaring.

"Karena tadi kalau hulunya jernih saja, hilirnya belum tentu jernih, apalagi kalau hulunya kotor, jadi sesuatu yang patut didukung diapresiasi, karena KPU itu artinya memahami betul perannya sebagai mesin penyaring elit politik nasional, jadi saya sangat mendukung itu," imbuhnya.

Maka dari itu, Sudirman berharap PKPU itu dapat diperluas penerapannya yakni terhadap para calon pemimpin daerah atau lembaga eksekutif.

"Malahan kalau bisa diperluas, tidak hanya legislatif tapi juga eksekutif, calon bupati, calon walikota, calon gubernur, calon presiden tidak boleh ada yang punya risiko-risiko terlibat dalam korupsi," jelasnya.

Baca juga: Sudirman Said Sambangi Markas PKS

Sudirman menambahkan, salah besar jika aturan PKPU ini melanggar konstitusi dan HAM. Menurutnya hal itu sama sekali tidak relevan demi kemajuan negara Indonesia yang bebas korupsi.

"Ya lebih melanggar HAM mana? Orang menyaring orang terbaik untuk menjadi penentu kebijakan negara, sama membiarkan koruptor mewarnai kebijkan negara, sehingga masyarakat banyak dirugikan. Jangan-jangan yang lebih melanggar HAM yang membiarkan koruptor ngurus negara itu," katanya.

Sehingga ia amat yakin PKPU ini tidak melanggar konstitusi ataupun HAM, "Enggaklah, harusnya enggak (melanggar)," tutupnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More