Forgot Password Register

Tim TKN Jokowi-Ma'ruf Minta Rivalnya Berhenti Bicara Kriminalisasi

Tim TKN Jokowi-Ma'ruf Minta Rivalnya Berhenti Bicara Kriminalisasi Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengimbau kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk tidak selalu menuding kriminalisasi, jika ada kasus hukum yang menjerat pihaknya.

Hal itu menyusul kasus terbaru yakni terkait ditetapkannya Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menjadi tersangka pelanggaran pemilu.

Baca juga: Ketua PA 212 Jadi Tersangka, Zulhas: Pemerintah Katanya Cinta Ulama?

Menurut Arsul, seharusnya kubu paslon 02 bisa memanfaatkan instrumen anggota DPR yang dimiliki partai politik dalam koalisi. Daripada harus melemparkan tudingan kriminalisasi kepada pemerintah.

"Kan koalisi 02 itu kan punya instrumen di DPR ini. Ada empat fraksi, kenapa kok tidak memanfaatkan instrumennya itu kemudian meneliti soal itu ya. Mari itu kita urai dalam satu forum resmi, itu yang pertama," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

"Kenapa kok hanya di media? Pak Zul punya Fraksi PAN, bisa juga diperintahkan fraksinya ya, ada F-Gerindra, F-Demokrat, F-PKS ya mari itu kita urai dalam satu forum resmi itu yang pertama," lanjutnya.

Sementara terkait kasus yang menimpa Slamet Ma'arif, Arsul meminta semua pihak untuk secara seksama menelaah proses hukumnya. Kemudian disandingkan dengan kasus serupa dan dilihat keseluruhan unsur-unsur pelanggarannya.

"Jadi kalau kemudian posisinya adalah men-deny (menolak) setiap proses hukum, repot kita untuk menegakkan hukum. Yang harus kita lakukan bukannya men-deny proses hukum, tapi melihat ada tidak proses hukum yang lain, yang apple to apple. Artinya posisi kasusnya itu sama-sama kuat, memenuhi unsur tapi tidak diproses hukum oleh polisi. (Itu) yang harus kemudian dibedah," tuturnya.

Baca juga: Fadli Zon Pasang Badan untuk Slamet Ma'arif

Untuk itu Arsul menegaskan kepada semua pihak untuk tidak terlalu terburu-buru menilai sebuah kasus sebagai kriminalisasi yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi. 

"Tapi menurut saya terburu-buru kita untuk menyimpulkan itu sebelum kita bedah. Kenapa kita bedah? Kan bisa juga melalui proses yang terbuka di DPR ini, ayo rapat kerja pengawasan terkait kasus ini kasus itu, ini kan boleh saja," tandasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More