Pantau Flash
MUI Akan Gelar Ijtima 3000 Ulama di Bogor
BWF World Tour Finals 2019: The Daddies Raih Gelar Juara
BWF World Tour Finals 2019: Ginting Raih Runner-up
Tol Jakarta-Cikampek II Dibuka Minggu Pagi
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019

Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Turun, WP KPK Salahkan Revisi UU

Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Turun, WP KPK Salahkan Revisi UU Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Yudi Purnomo Harahap. (Foto: Antara)

Pantau.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Yudi Purnomo Harahap, angkat bicara menanggapi turunya tingkat kepercayaan publik atas KPK. Menurutnya, itu semua terjadi disebabkan adanya revisi UU KPK kemarin yang dianggap telah melemahkan KPK.

"Bahwa terkait adanya penurunan kepercayaan sebesar 3 persen dalam survei terbaru semakin memperkuat argumentasi bahwa upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 yang lalu sangat nyata dipercaya masyarakat," ucap Yudi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca Juga: Agus Rahardjo: OTT KPK adalah Bukti Tak Ada Sinergi antara Polri-Kejaksaan

Untuk diketahui, Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA, Rabu (13/11) merilis hasil survei menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sosial. Dari survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK turun dari 89 persen menjadi 85,7 persen.

Yudi menyatakan 26 poin pelemahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 benar-benar menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi dan tak ingin koruptor dengan bebasnya mengorupsi uang rakyat.

Survey LSI sebelumnya, kata Yudi, KPK dengan prestasinya menangkapi para koruptor mampu mencapai 89 persen tingkat kepercayaan publik sehingga sangat aneh jika UU KPK di revisi.

Ia pun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo masih mempunyai waktu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Hal tersebut dikarenakan revisi UU KPK terutama terkait kewenangan KPK akan berlaku penuh pada 21 Desember 2019 ketika Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan memberikan izin terhadap upaya penggeledahan, penyitaan dan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam mencari alat bukti dan barang bukti kasus korupsi dilantik bersamaan dengan pimpinan baru.

"Sehingga masih ada waktu bagi Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," tuturnya.

Sementara di sisi lain, WP KPK sendiri masih mempercayai bahwa Presiden akan mengeluarkan Perppu KPK apalagi dalam pidato beliau di beberapa kesempatan menyampaikan akan mengandalkan KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini.

"Sehingga investor bisa masuk ke Indonesia karena kepercayaan tinggi tidak akan ada penghambat investasi yaitu korupsi dan suap ketika investor berinvestasi di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud Sebut Ada Laporan dari Presiden yang Belum Diungkap, Ini Respon KPK

Optimisme itu ditambahkan, lantaran sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD juga telah mengundang kembali para tokoh bangsa dan akademisi yang selama konsisten dalam menyuarakan antikorupsi.

"Dan ketika bertemu Presiden sebelumnya menyampaikan bahwa Perppu merupakan cara untuk menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi sebagai amanat reformasi," tandasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: