Forgot Password Register

Headlines

Yusril 'Blak-blakan' Ceritakan Kondisi Format Koalisi Indonesia Adil Makmur yang Dinilainya Tidak Jelas

Yusril 'Blak-blakan' Ceritakan Kondisi Format Koalisi Indonesia Adil Makmur yang Dinilainya Tidak Jelas Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra bersama para kader (Foto: Instagram/yusrilihzamhd)

Pantau.com - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra 'blak-blakan' mengenai kondisi yang terjadi sebelum dirinya memutuskan bergabung menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, ia sudah mengusulkan format koalisi kepada Prabowo-Sandi agar koalisi bisa menguntungkan baik Pilpres maupun Pileg hanya saja Prabowo tak merespon.

"Saya menyarankan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi agar mengundang ketua-ketua partai dan mendiskusikan format koalisi seperti apa yang akan disepakati bersama antar partai," ujar ‎Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima Pantau.com, Kamis (8/11/2018).

Yusril mengungkapkan bahwa partai-partai tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur saat ini tak ada format yang jelas. Mengingat Pileg dan Pilpres digelar secara serentak, Yusril menilai harus ada format koalisi yang bisa mengatur peta daerah pilih agar menguntungkan partai-partai koalisi.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, PBB akan Gelar Rakornas

"Dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia. Di suatu dapil di Malaysia tidak akan terjadi tabrakan antara sesama partai koalisi, katakanlah UMNO atau Pakatan Harapan, karena kesepakatan telah dibangun lebih dahulu," ungkapnya.

"Dalam “koalisi” di sini, di satu pihak anggota koalisi disuruh all out kampanyekan Prabowo Sandi, tetapi dalam pileg di suatu dapil sesama anggota koalisi saling bertempur untuk memperoleh kemenangan bagi partainya. Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo Sandi menang pilpres, tetapi dalam Pileg yang sangat diuntungkan adalah Gerindra," lanjutnya.

Melihat koalisi Adil Makmur hanya akan menguntungkan satu pihak, Yusril kemudian mengusulkan kepada ketua koalisi Prabowo untuk undang semua ketua umum partai koalisi untuk membahas masalah ini. Hal itu dilakukan agar semua peserta koalisi merasa nyaman bersama-bersama berjuang. Namun mantan Danjen Kopasus itu malah mengindahkan usulan Yusril.

"Prabowo Subianto tidak pernah mau membahas masalah ini, saya menganggap ketua koalisi hanya mau enaknya sendiri, tanpa peduli dengan nasib peserta koalisi lainnya," ungkapnya.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon Cuek

Hingga akhirnya Yusril mengutus 2 perwakikan dari partainya yakni Ketua Dewan Syuro PBB MS Kaban dan Sekretaris Jenderal PBB Ferry Noor untuk bertemu Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, untuk membahas masalah tersebut.

Hasilnya sejumlah tokoh dan para ulama merumuskan draf aliansi, ada enam ketum parpol yang harusnya menandatangani draf itu, yaitu ketum Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB, dan Berkarya. Hanya saja, kata Yusril, hingga kini Prabowo enggan menandatangani draf aliansi tersebut.

"Hasilnya sejumlah tokoh dan ulama merumuskan draf aliansi di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS (Habib Rizieq Shihab) oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apapun dari beliau," pungkasnya.

Berdasarkan inilah, lanjut Yusril, pihaknya akhirnya menilai koalisi yang dimotori Prabowo-Sandiaga hingga saat ini dinilai tidak memiliki format yang jelas arahnya dan terkesan hanya menguntungkan Partai Gerindra saja.

Baca juga: Cerita Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019

Share :
Komentar :

Terkait

Read More