Pantau.com - Direktur Eksekutif NARASI, Mickael B. Hoelman menganjurkan agar Pemerintah menajamkan fokus Dana Desa bagi upaya pengurangan ketimpangan. Penyaluran dana tersebut menurutnya, selain berfokus untuk mendukung penanganan kemiskinan skema padat karya tunai) dan pemberdayaan desa.
"Gini ratio (BPS, 2018) memberikan temuan penting di mana angka gini ratio pedesaan telah mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin," ujarnya saat pemaparan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).
Ia menambahkan, dalam RAPBN 2019, transfer ke daerah dan dana desa ditingkatkan menjadi Rp832,3 triliun atau naik 9% dari Rp763,6 triliun (2018).
"Berdasarkan survey, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah dan membaiknya kesejahteraan masyarakat dilihat dan Indeks Kesenjangan Antar Daerah yang menurun dari 0,759 menjadi 0,668 dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017," ungkapnya.
Baca juga: Mantap! Pertamina EP Temukan Cadangan Migas Baru, Ini Lokasinya...
Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo mengatakan bahwa tugas pemerintah berikutnya adalah membangun ekosistem internal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan penyerapan anggaran di level kabupaten-kota dapat optimal dan sejalan dengan kebutuhan warga.
"Serta pada saat yang sama memberikan insentif fiskal bagi daerah berprestasi dan berinovasi," ujarnya saat ditemui di lokasi yang sama.
Selain itu, Sugeng mengatakan bahwa dengan dana APBN yang jumbo, pemerintah perlu mengadakan ekosistem penganggaran yang mampu memberikan dukungan kepada Kemitraan dalam hal pengadaan barang publik “melalui” dan ”bersama dengan” kelompok masyarakat.
"Contohnya, dalam hal pelaksanaan SDG/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-TPB. Juga sangat diperlukan pengawasan, pemantauan dan feedback baik dari suara warga maupun dari suara para ahli," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
