Pantau - Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dan telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade, PT Arutmin Indonesia menyatakan komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ini sebagai salah satu perwujudan dari perilaku bisnis perseroan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Ido Hutabarat, Presiden Direktur Arutmin Indonesia mengatakan, Arutmin telah menjadi penyedia batu bara untuk pembangkit listrik dan industri di Indonesia dan pasar dunia. Sebagai anak usaha PT Bumi Resources Tbk, pihaknya terus berkomitmen untuk mempromosikan perilaku bisnis bertanggung jawab dalam memproduksi batubara berkelanjutan selama bertahun-tahun.
“Kami juga berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia karena kami menyadari bahwa operasi kami dapat berdampak buruk terhadap hak-hak orang yang bekerja di perusahaan kami dan mereka yang berada di sekitar operasi kami, seperti masyarakat adat,” kata Ido dalam Human Rights Report 2022 PT Bumi Resources Tbk bertajuk ‘Scale Up Respect for Human Rights from Global Energy Producer’ yang diterima di Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Laporan HAM yang pertama ini, sambung dia, mencerminkan upaya Arutmin agar transparan dalam kaitannya dengan topik HAM. “Laporan ini mengungkapkan masalah hak asasi manusia yang muncul dan upaya kami untuk mengatasinya,” ujarnya tandas.
Lebih jauh Ido menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menetapkan operasi penambangan Arutmin sebagai Objek Vital Nasional. Ini memposisikan operasi tambang perseroan sama pentingnya dengan pelabuhan, bandara, atau infrastruktur pemerintah vital lainnya.
“Kami percaya upaya kami untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia harus layak untuk sebutan tersebut,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, dengan bantuan ahli hak asasi manusia dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), pihaknya melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD) di lokasi tambang Batulicin, Satui dan North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT).
“Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kami menggunakan praktik terbaik di beberapa area, masih ada ruang untuk perbaikan,” tuturnya.
Ido menyadari bahwa keberlanjutan jangka panjang perseroan bergantung pada tindak lanjut atas temuan penilaian HRDD. “Kita harus menanggapi permintaan dari investor global, pemerintah, masyarakat dan karyawan untuk meminimalkan dampak lingkungan kami, memperlakukan karyawan kami dengan baik dan adil, dan menjadi tetangga yang bertanggung jawab di komunitas tempat kita beroperasi,” papar Ido.
Ia menegaskan, pihaknya telah menempatkan pedoman hak asasi manusia domestik dan internasional pada inti operasi pertambangan Arutmin, termasuk International Bill of Human Rights dan Konvensi International Labour Organization (ILO). Selain melakukan HRDD tahun ini, Arutmin telah mengikuti UNDP B+HR Academy Training on HRDD, yang difasilitasi oleh FIHRRST.
“Kami juga berpartisipasi dalam sesi perorangan untuk memperdalam pemahaman kami tentang hak asasi manusia dan bagaimana menerapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh operasi kami, termasuk masyarakat tempat kami beroperasi,” ungkap dia.
Arutmin juga berupaya untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di sekitar situs operasi tambang perseroan. “Misalnya di Batulicin, kami dekat dengan masyarakat di Pulau Burung. Kami bergabung dengan mereka dalam mempromosikan warisan budaya mereka, Sasirangan. Arutmin juga membuat danau reklamasi, Danau Ata Sela, untuk mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulan operasi tambang kami,” beber Ido lebih lanjut.
Di situs tambang Satui, Arutmin membangun Satui Community Center alias Pusat Komunitas Satui untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Sedangkan di situs NPLCT, kami mendukung para nelayan dan membantu mereka mempromosikan pariwisata di daerah tersebut,” papar dia.
Alhasil, Ido mengakui meski perseroan berusaha untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang, komitmen Arutmin untuk menghormati hak asasi manusia sudah berlangsung lama.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi kesenjangan HAM dalam operasi tambang kami. Kami terus melakukan upaya berkelanjutan untuk meminimalkan kesenjangan tersebut,” imbuh Ido optimistis.
Ido Hutabarat, Presiden Direktur Arutmin Indonesia mengatakan, Arutmin telah menjadi penyedia batu bara untuk pembangkit listrik dan industri di Indonesia dan pasar dunia. Sebagai anak usaha PT Bumi Resources Tbk, pihaknya terus berkomitmen untuk mempromosikan perilaku bisnis bertanggung jawab dalam memproduksi batubara berkelanjutan selama bertahun-tahun.
“Kami juga berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia karena kami menyadari bahwa operasi kami dapat berdampak buruk terhadap hak-hak orang yang bekerja di perusahaan kami dan mereka yang berada di sekitar operasi kami, seperti masyarakat adat,” kata Ido dalam Human Rights Report 2022 PT Bumi Resources Tbk bertajuk ‘Scale Up Respect for Human Rights from Global Energy Producer’ yang diterima di Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Laporan HAM yang pertama ini, sambung dia, mencerminkan upaya Arutmin agar transparan dalam kaitannya dengan topik HAM. “Laporan ini mengungkapkan masalah hak asasi manusia yang muncul dan upaya kami untuk mengatasinya,” ujarnya tandas.
Lebih jauh Ido menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menetapkan operasi penambangan Arutmin sebagai Objek Vital Nasional. Ini memposisikan operasi tambang perseroan sama pentingnya dengan pelabuhan, bandara, atau infrastruktur pemerintah vital lainnya.
“Kami percaya upaya kami untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia harus layak untuk sebutan tersebut,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, dengan bantuan ahli hak asasi manusia dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), pihaknya melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDD) di lokasi tambang Batulicin, Satui dan North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT).
“Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kami menggunakan praktik terbaik di beberapa area, masih ada ruang untuk perbaikan,” tuturnya.
Ido menyadari bahwa keberlanjutan jangka panjang perseroan bergantung pada tindak lanjut atas temuan penilaian HRDD. “Kita harus menanggapi permintaan dari investor global, pemerintah, masyarakat dan karyawan untuk meminimalkan dampak lingkungan kami, memperlakukan karyawan kami dengan baik dan adil, dan menjadi tetangga yang bertanggung jawab di komunitas tempat kita beroperasi,” papar Ido.
Ia menegaskan, pihaknya telah menempatkan pedoman hak asasi manusia domestik dan internasional pada inti operasi pertambangan Arutmin, termasuk International Bill of Human Rights dan Konvensi International Labour Organization (ILO). Selain melakukan HRDD tahun ini, Arutmin telah mengikuti UNDP B+HR Academy Training on HRDD, yang difasilitasi oleh FIHRRST.
“Kami juga berpartisipasi dalam sesi perorangan untuk memperdalam pemahaman kami tentang hak asasi manusia dan bagaimana menerapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh operasi kami, termasuk masyarakat tempat kami beroperasi,” ungkap dia.
Arutmin juga berupaya untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di sekitar situs operasi tambang perseroan. “Misalnya di Batulicin, kami dekat dengan masyarakat di Pulau Burung. Kami bergabung dengan mereka dalam mempromosikan warisan budaya mereka, Sasirangan. Arutmin juga membuat danau reklamasi, Danau Ata Sela, untuk mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulan operasi tambang kami,” beber Ido lebih lanjut.
Di situs tambang Satui, Arutmin membangun Satui Community Center alias Pusat Komunitas Satui untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Sedangkan di situs NPLCT, kami mendukung para nelayan dan membantu mereka mempromosikan pariwisata di daerah tersebut,” papar dia.
Alhasil, Ido mengakui meski perseroan berusaha untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang, komitmen Arutmin untuk menghormati hak asasi manusia sudah berlangsung lama.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi kesenjangan HAM dalam operasi tambang kami. Kami terus melakukan upaya berkelanjutan untuk meminimalkan kesenjangan tersebut,” imbuh Ido optimistis.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
