Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mengecam kebijakan pemerintah terkait impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2023 lalu.
Ia menyoroti beberapa aspek kebijakan tersebut yang dinilainya kontroversial dan ditengarai sarat akan kepentingan politis.
"Kami memahami bahwa stabilitas pasokan beras nasional adalah hal yang sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disaat ancaman krisis iklim yang tengah melanda Indonesia saat ini," ujar Slamet, Rabu (17/1/2024).
Meski begitu, ia menilai, impor beras dalam jumlah sebesar itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya pada petani lokal.
"Namun, kebijakan impor dalam jumlah yang besar sebanyak 3 juta ton tentu harus diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan petani dalam negeri,” lanjutnya.
Slamet juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor tersebut. Ia mendesak agar pemerintah lebih terbuka terkait mekanisme pemilihan dan kebijakan harga yang diterapkan dalam impor beras sebesar itu.
"Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini secara objektif. Apalagi kegiatan impornya justru semakin masif mendekati proses pemilu," tegasnya.
Ia juga menegaskan, perlunya penguatan ketahanan pangan melalui dukungan nyata terhadap petani lokal melalui skema contract farming.
"Negara ini sudah salah urus terkait dengan pertanian nasional yang lebih mengutamakan impor dibanding dengan produksi petani," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
