Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Komisi XI Setujui Ricky Gozali Jadi Deputi Gubernur BI, Susi Air Akan Dapat Subsidi dari Dana Operasional Jabar

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi XI Setujui Ricky Gozali Jadi Deputi Gubernur BI, Susi Air Akan Dapat Subsidi dari Dana Operasional Jabar
Foto: Komisi XI Setujui Ricky Gozali Jadi Deputi Gubernur BI, Susi Air Akan Dapat Subsidi dari Dana Operasional Jabar(Sumber: ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Pantau - Komisi XI DPR RI menyetujui pengangkatan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025–2030 setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Selasa, 1 Juli 2025.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Internal Komisi XI dan menempatkan Ricky sebagai salah satu pemimpin penting di bank sentral dalam periode lima tahun mendatang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimisme bahwa Pendapatan Negara hingga akhir 2025 akan meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.842,5 triliun.

Optimisme tersebut didorong oleh membaiknya prospek ekonomi nasional, optimalisasi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta peningkatan kualitas layanan di kementerian dan lembaga.

Usulan BBM Subsidi 2026 dan Subsidi Penerbangan untuk Kertajati

Di sektor energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk RAPBN 2026 berada pada kisaran 19,05 juta hingga 19,28 juta kilo liter (KL).

Kuota tersebut mencakup subsidi untuk jenis BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar yang masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai wilayah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana mengalihkan sebagian dana operasional tahunan Pemprov Jabar untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebesar Rp60 miliar kepada maskapai Susi Air.

Dana tersebut akan digunakan sebagai subsidi operasional penerbangan, yang menurut Dedi dapat menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di Kertajati yang selama ini mengalami keterbatasan jadwal dan okupansi.

Tambahan Anggaran untuk Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan juga mengajukan tambahan anggaran dari APBN 2025 sebesar Rp408,17 miliar.

Tambahan tersebut diajukan antara lain untuk menutupi kekurangan belanja pegawai bagi CPNS dan PPPK hasil rekrutmen tahun 2024 yang akan mulai aktif tahun depan.

Penulis :
Aditya Yohan