Pantau - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah mengupayakan pembukaan kembali ekspor ikan hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna ke Hong Kong yang telah terhenti selama empat bulan terakhir.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pentingnya ekspor ini bagi kehidupan nelayan di wilayah perbatasan tersebut.
"Ekspor ikan hidup merupakan tulang punggung ekonomi nelayan di Anambas dan Natuna. Sudah puluhan tahun berlangsung, dan kini nelayan kita terancam kehilangan mata pencaharian," ungkapnya.
Upaya Diplomasi Pemerintah Daerah dan Pusat
Untuk mencari solusi, Nyanyang bersama jajaran dinas terkait melakukan audiensi langsung dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Abdul Kadir Jailani, di Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kepri meminta agar Kemlu memfasilitasi komunikasi diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok agar ekspor ikan hidup ke Hong Kong dapat kembali berjalan normal.
Nyanyang menjelaskan bahwa penghentian ekspor ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap pelaku usaha dan pebudidaya ikan di Anambas dan Natuna.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemlu RI untuk mempercepat penanganan masalah ini melalui jalur diplomasi antarnegara dan kolaborasi lintas kementerian.
Dugaan Penyebab dan Dampak Ekonomi
Berdasarkan laporan yang diterima Pemprov Kepri, kapal berbendera Hong Kong yang biasanya menjemput hasil budidaya ikan tidak lagi memasuki perairan Indonesia.
Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait alasan penghentian tersebut.
Namun, Nyanyang menduga hal ini disebabkan oleh pengetatan kebijakan perdagangan atau pembatasan impor dari pihak Hong Kong.
Situasi tersebut telah menyebabkan penumpukan stok ikan hidup yang tidak terserap pasar dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir.
"Alternatif distribusi lewat jalur udara sulit dilakukan, karena keterbatasan kapasitas dan tingginya biaya operasional. Maka itu, kami minta bantuan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan ekspor ikan hidup dari Kepri," ia mengungkapkan.
Komitmen Kemlu RI dalam Fasilitasi Ekspor
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani menyatakan bahwa pihaknya akan membantu Pemprov Kepri secara maksimal melalui koordinasi dengan KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong.
Kemlu juga sepakat untuk segera mencari solusi agar ekspor ikan hidup dapat kembali berjalan, termasuk membuka peluang ekspor ke pasar alternatif.
"Semoga dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, karena kami (Kemlu) secara aktif mendorong peningkatan ekspor Indonesia melalui berbagai upaya diplomasi dan fasilitasi kerja sama," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
