Pantau - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan pintu masuk strategis dalam mempercepat transformasi digital sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
QRIS Tingkatkan Transaksi dan Akses Keuangan UMKM
QRIS dinilai membuka akses UMKM ke sistem pembayaran digital yang lebih luas, mendorong peningkatan volume transaksi, serta memperluas konektivitas dengan layanan keuangan digital, baik domestik maupun internasional.
"QRIS ini bisa menjadi entry point bagi UMKM dalam ekosistem ekonomi keuangan digital," ungkap Filianingsih saat membuka talkshow UMKM dalam acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menjelaskan bahwa QRIS memungkinkan pelaku UMKM menerima pembayaran non-tunai secara praktis tanpa membutuhkan perangkat khusus, sehingga sangat cocok untuk pelaku usaha di berbagai level.
Menurutnya, adopsi QRIS telah terbukti mendorong kenaikan volume transaksi dan berdampak positif pada profitabilitas usaha.
"Dengan menyediakan alternatif pembayaran, QRIS mendorong kenaikan volume transaksi, baik online maupun offline, dan ini berdampak positif pada pendapatan usaha. Dan ini sudah kita buktikan," ia mengungkapkan.
Setiap transaksi yang tercatat secara elektronik melalui QRIS juga membantu UMKM membentuk profil keuangan yang kredibel.
Profil keuangan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank.
Hingga semester I-2025, tercatat 6,05 miliar transaksi QRIS dengan nilai total mencapai Rp579 triliun.
Jumlah pengguna QRIS mencapai 57 juta orang dan digunakan oleh 39,3 juta merchant, di mana 93,16 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
BI Dorong Korporatisasi dan Akses Pembiayaan UMKM
Filianingsih menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan serta inklusi ekonomi.
Namun, kontribusi UMKM dinilai masih belum optimal karena adanya berbagai tantangan struktural.
Tantangan tersebut antara lain keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya digitalisasi, lemahnya keterkaitan dengan rantai pasok industri, serta kelembagaan dan legalitas usaha yang belum kuat.
Banyak UMKM tetap berada di sektor informal akibat keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi korporatisasi dinilai relevan dalam memperkuat kelembagaan UMKM, menciptakan skala ekonomi, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta meningkatkan daya saing.
Bank Indonesia sendiri mendukung transformasi UMKM melalui tiga strategi utama: korporatisasi, penguatan kapasitas, dan peningkatan akses pembiayaan.
Selain itu, BI membentuk klaster unggulan pada sektor pangan strategis guna menjaga stabilitas inflasi.
"Seringkali orang bertanya, kenapa BI ikut-ikutan membina UMKM? Kami mempunyai tiga mandat, yaitu kestabilan moneter, kestabilan makroprudensial, dan kestabilan sistem pembayaran. Kami membina dan mendorong UMKM untuk mendukung pelaksanaan ketiga mandat BI tersebut," jelasnya.
Dalam rangka mendukung UMKM, BI menggelar acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 pada 7-10 Agustus 2025 di Jakarta Convention Center (JICC), Jakarta.
KKI 2025 menampilkan produk unggulan dari 362 UMKM binaan Bank Indonesia yang telah melalui proses kurasi bersama 8 kementerian dan lembaga.
Produk yang ditampilkan mencakup wastra, kriya, kopi, makanan olahan, dan produk berbasis keberlanjutan.
Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkat sebagai tema utama KKI 2025 dengan filosofi lokal "Kalala Mareda" yang berarti "kreasi dalam kebersamaan".
KKI 2025 menargetkan peningkatan dampak yang signifikan, khususnya dalam business matching ekspor, pembiayaan UMKM, serta pelibatan masyarakat secara luas.
- Penulis :
- Shila Glorya
