BPKP Pastikan Transparansi Proyek Strategis Prabowo, Tekankan Kolaborasi Cegah Sengketa

Pantau - Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Fokus pada Proyek Ketahanan Pangan hingga Kota Layak Huni

Pernyataan tersebut disampaikan Agustina dalam Konferensi Internasional Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Ia memaparkan bahwa proyek-proyek strategis pemerintah yang menjadi fokus pengawasan BPKP mencakup pembangunan ketahanan pangan, infrastruktur energi bersih, konektivitas yang merata, dan pengembangan kota layak huni.

"Agenda pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada konstruksi masif, tetapi juga didorong oleh visi strategis untuk mencapai kedaulatan bangsa dalam hal pangan, air, dan energi. Prioritas-prioritas ini mencerminkan kebijakan konkret pemerintah dalam membangun infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan", ungkap Agustina.

Ia juga menekankan bahwa proyek infrastruktur berskala besar umumnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas negara dan sistem hukum, mulai dari pendana, kontraktor utama, subkontraktor, hingga pemasok.

Keragaman ini meningkatkan potensi perselisihan dalam pelaksanaan proyek.

DAAB dan Semangat Kolaborasi dalam Kontrak FIDIC

Untuk mencegah sengketa yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, Agustina menyoroti pentingnya kolaborasi efektif antarpihak yang terlibat.

Kolaborasi tersebut dinilai sebagai faktor kunci dalam memperkuat fungsi pencegahan sengketa yang diemban oleh Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kontrak FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) yang banyak digunakan dalam proyek konstruksi berskala internasional.

"Kekuatan sejati sebuah proyek konstruksi terletak pada kolaborasi yang dibangun, bukan hanya pada kontrak yang ditandatangani. Kolaborasi ini menjadikan setiap pemangku kepentingan sebagai kekuatan aktif dalam membentuk kesuksesan dan menghindari konflik", ia menegaskan.

BPKP berkomitmen terus mendorong pengawasan yang adaptif dan kolaboratif demi mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan bebas dari konflik kepentingan.