Pantau - Pemerintah mulai menjalankan strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,0–5,2 persen pada paruh kedua tahun 2025 dengan menitikberatkan pada investasi, stimulus fiskal, serta penguatan daya beli masyarakat.
Dorongan Investasi dan Belanja Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa realisasi investasi pada semester I-2025 sudah mencapai Rp924 triliun.
Impor barang modal juga tumbuh 32,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy), menjadi indikator positif bagi peningkatan kapasitas produksi.
"Capex BUMN, dan belanja modal pemerintah 17,94 persen pada semester I akan mendorong produktivitas hingga tahun depan," ungkapnya.
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan kebijakan stimulus fiskal.
Setelah menyalurkan stimulus Rp61 triliun pada semester I yang terbukti berdampak positif, pemerintah kembali menggulirkan stimulus senilai sama pada semester II-2025.
Selain itu, percepatan realisasi belanja minimal 25 persen dari total APBN atau sekitar Rp694 triliun ditargetkan pada kementerian dan lembaga dengan anggaran besar.
Penguatan Daya Beli dan Program Konkret
Pemerintah menegaskan daya beli masyarakat tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah program konkret disiapkan, mulai dari implementasi Kredit Investasi Padat Karya untuk revitalisasi mesin produksi, hingga stimulus pariwisata melalui event nasional dan bundling paket wisata Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Masyarakat juga akan mendapat keringanan berupa diskon tarif transportasi publik, termasuk kereta api, kapal laut, dan tol.
Di sektor perumahan, kapasitas Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.
Pemerintah menyiapkan Kredit Program Perumahan dan melanjutkan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen untuk pembelian rumah di semester II-2025.
BPJS Ketenagakerjaan turut memperluas program perumahan bagi pekerja.
"Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akan menyasar 41 ribu rumah ditambah adanya Program Perumahan BPJS Naker untuk buruh," kata Airlangga.
Pemerintah juga mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada September 2025, ditargetkan tersedia 17 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 51 juta penerima, dan meningkat menjadi 25 ribu SPPG dengan cakupan 75 juta penerima pada November 2025.
"Semua program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung sambil menjaga momentum konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kita," ungkapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
