Pantau - Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian berkomitmen meningkatkan mutu layanan publik secara profesional, transparan, dan inklusif demi mendukung kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Survei Kepuasan Jadi Tolak Ukur Perbaikan Layanan
Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati, dalam kegiatan PVTPP onTalk Edisi Khusus Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar secara virtual dengan agenda utama membahas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025.
"Kami berharap masyarakat tidak segan melaporkan jika ada petugas yang kurang berintegritas," tegas Leli.
PVTPP saat ini memberikan lebih dari 27 layanan, mulai dari perizinan, pelepasan varietas tanaman, pendaftaran pupuk, izin ekspor-impor benih, hingga layanan komoditas pertanian lainnya.
Leli menyampaikan bahwa nilai survei kepuasan yang diperoleh pada semester I masih dapat ditingkatkan.
"Oleh karena itu kami berharap semua mitra memberi masukan dan saran terhadap survei kepuasan masyarakat. Nilai yang kami capai ini masih bisa ditingkatkan, dan pada semester II kami mendorong masyarakat untuk lebih aktif memberikan masukan," jelasnya.
Komitmen perbaikan berkelanjutan menjadi fokus utama, termasuk dalam menangani berbagai kendala yang ditemui selama proses pelayanan.
Penguatan integritas aparatur juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) secara nasional.
"Data responden survei integritas juga telah kami sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini penting untuk mendukung transparansi layanan publik," tambah Leli.
Integrasi Aplikasi dan Inovasi Hijau Jadi Prioritas
PVTPP juga tengah mendorong pengembangan inovasi ramah lingkungan melalui Kebun Pemeriksaan Substantif (KPS) Go Green sebagai upaya efisiensi sumber daya.
Koordinator Layanan Pelepasan Varietas Tanaman, Nani Suwarni, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyempurnakan aplikasi pendaftaran Si Petasan agar dapat terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
"Tahun ini kami fokus agar aplikasi bisa berjalan dengan baik, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM verifikator melalui pelatihan," ujar Nani.
Di sisi lain, Koordinator Layanan Perizinan PVTPP, Dwi Herteddy, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku dalam setiap layanan.
"Semua layanan memiliki metode, prosedur, dan biaya yang jelas, sehingga tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas. PR kami adalah mendampingi pemohon sekaligus menstabilkan aplikasi online agar semakin memudahkan proses perizinan," katanya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menekankan bahwa layanan publik di sektor pertanian harus menjadi contoh bagi sektor lain.
"Karena itu semua pelayanan publik yang ada di lingkup Kementerian Pertanian harus memiliki kebermanfaatan bagi pembangunan perekonomian yang berkelanjutan," ucap Menteri Amran.
- Penulis :
- Aditya Yohan
