Pantau - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,85 triliun untuk mempercepat penguatan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Usulan Anggaran dan Alokasi Dana
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pagu awal anggaran Kemenkop 2026 hanya sebesar Rp937 miliar.
Dana awal tersebut terdiri dari dukungan manajemen Rp313,25 miliar dan program perkoperasian Rp623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp226 miliar.
Namun, Budi Arie menegaskan tambahan anggaran sangat dibutuhkan agar program utama KDKMP dapat berjalan optimal.
"Pada tahun 2026, operasionalisasi KDKMP akan terus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan memastikan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui KDKMP," ungkapnya.
Rencana penggunaan tambahan anggaran Rp7,85 triliun tersebut mencakup dukungan manajemen Rp514,12 miliar, program perkoperasian Rp2,81 triliun, dan dana dekonsentrasi Rp4,52 triliun.
Fokus Program Utama
Budi Arie merinci ada 10 program yang menjadi prioritas penguatan, di antaranya pengelolaan kelembagaan dan tata kelola dengan anggaran Rp210 miliar, transformasi ekosistem digital Rp480 miliar, serta pengembangan usaha koperasi Rp299 miliar agar KDKMP bisa bermitra dalam ekosistem nasional.
Selain itu, dialokasikan Rp298 miliar untuk peningkatan daya saing koperasi, Rp184 miliar bagi penguatan sektor keuangan, dan Rp234 miliar untuk pengawasan berbasis anggota.
Kemenkop juga menyiapkan Rp598 miliar untuk pengembangan SDM koperasi, Rp460 miliar untuk penguatan data dan informasi, serta Rp4,5 triliun melalui dana dekonsentrasi untuk pemberdayaan koperasi di daerah, termasuk penyediaan manajer, business assistant, dan project management officer.
Dukungan bagi Dewan Koperasi Indonesia juga mendapat alokasi Rp50 miliar guna menggerakkan gerakan koperasi di seluruh tanah air.
Menurut Budi Arie, penguatan basis data dan informasi menjadi salah satu pilar penting.
"Data dan informasi yang kuat sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," ia menegaskan.
- Penulis :
- Shila Glorya
