Pantau - Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dinilai membanggakan, dengan kontribusi signifikan dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau setara dengan 117 juta orang.
Pada tahun 2023, tercatat terdapat sekitar 66 juta unit usaha UMKM di Indonesia.
Namun, di balik capaian tersebut, masih tersisa sejumlah tantangan struktural yang serius.
Pertumbuhan ekonomi dinilai belum merata, daya beli rumah tangga kelas menengah ke bawah melemah, serta ketergantungan pada sistem kredit tradisional justru lebih menguntungkan korporasi besar dibanding UMKM yang produktif.
Krisis Global dan Kebutuhan Transformasi Struktural
Situasi semakin diperburuk oleh tekanan global seperti lonjakan harga pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik, serta inflasi dan suku bunga tinggi yang menekan konsumsi masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan strategis: bagaimana memastikan stimulus likuiditas pemerintah benar-benar mendorong ekonomi riil, bukan hanya berputar di sektor perbankan dan konglomerasi?
Jawaban atas tantangan itu ditawarkan melalui transformasi besar berupa pergeseran model dari sistem kredit ke sistem kepemilikan, dengan strategi investasi langsung pada sektor-sektor vital seperti:
- Pangan
- Agro-industri
- Logistik
- Energi terbarukan
Pemerintah telah memiliki pengalaman lewat pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang mengelola aset negara secara profesional.
Model serupa diusulkan untuk diperluas ke sektor pangan melalui pembentukan INA Pangan, sebuah entitas investasi khusus yang berfokus pada penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
INA Pangan: Model Investasi Inklusif dan Padat Karya
Fondasi utama INA Pangan harus bertumpu pada meritokrasi murni, di mana manajemen diisi oleh praktisi bisnis yang andal, dan dewan pengawas berasal dari akademisi bereputasi melalui proses seleksi transparan dan independen.
Model tata kelola INA Pangan diharapkan mengikuti standar kelas dunia seperti Temasek Holdings di Singapura, yaitu:
- Bebas dari intervensi politik
- Profesional
- Akuntabel
Berbeda dengan lembaga pengelola dana lainnya, INA Pangan akan memiliki mandat yang lebih terfokus, tidak hanya untuk menstabilkan harga pangan, tetapi juga melakukan investasi langsung di perusahaan-perusahaan inklusif dan padat karya.
Dengan pendekatan ini, dana dari bank-bank Himbara dan sebagian alokasi dari total Rp200 triliun likuiditas pemerintah dapat dialihkan ke dalam bentuk penyertaan modal ekuitas, bukan hanya kredit berbunga.
Langkah ini dinilai dapat menjadi warisan ekonomi yang berdampak jangka panjang, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui sistem pangan yang kuat, adil, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
