Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengusulkan integrasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha berbasis digital ke dalam ekosistem bantuan sosial yang saat ini tengah diuji coba melalui proses digitalisasi.
Bangun Ekosistem Digital Terpadu untuk Bansos dan UMKM
Inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi digital layanan publik yang menekankan pendekatan user-centric dan kolaborasi lintas sektor.
"Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini, namun berbagai program ini perlu diintegrasikan secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi", ungkapnya.
Rini menekankan pentingnya pembangunan sistem berbasis tata kelola digital atau Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial dan meningkatkan daya saing UMKM.
Infrastruktur DPI yang dirancang mencakup Digital ID untuk autentikasi pengguna, Data Exchange untuk pertukaran data antarlembaga, serta Digital Payment untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi.
Fokus pada Keamanan Data dan Layanan Publik Efisien
Pemerintah memastikan pembangunan sistem digital ini mengedepankan perlindungan data pribadi, keamanan berbasis desain, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital.
" Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari upaya untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu", ia mengungkapkan.
Rini juga menggarisbawahi pentingnya strategi perencanaan yang komprehensif, mulai dari kolaborasi lintas sektor, desain integrasi top-down berbasis data, penguatan DPI, hingga penyusunan regulasi adaptif dan dinamis.
Saat ini, uji coba digitalisasi bantuan sosial tengah berlangsung dengan menggunakan interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
" Dengan demikian, program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari uji coba tersebut, khususnya dalam aspek penyaluran bansos yang lebih terpadu dan efisien", tegas Rini.
Digitalisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang akuntabel, efisien, dan mendukung pertumbuhan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.
- Penulis :
- Aditya Yohan
