Menkeu Ungkap Realisasi Subsidi Rp218 Triliun hingga Agustus 2025, Tekankan Pentingnya Pengendalian

Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp498,8 triliun.

Realisasi Anggaran Subsidi

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta pada Selasa (30/9), Menkeu menjelaskan capaian realisasi subsidi dan kompensasi tersebut.

“Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, realisasi dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi.

Pemerintah masih menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat untuk berbagai komoditas seperti BBM, LPG, listrik, dan pupuk.

Contohnya, harga Pertalite yang dibayar masyarakat Rp10.000 per liter, sementara harga keekonomiannya Rp11.700 per liter, sehingga pemerintah memberikan kompensasi Rp1.700 per liter atau sekitar 15 persen.

Untuk Solar, harga di masyarakat Rp6.800 per liter dibandingkan harga keekonomian Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen.

Adapun untuk LPG 3 kilogram, porsi subsidi mencapai sekitar 70 persen dari harga keekonomian.

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Menkeu.

Konsumsi Bersubsidi dan Tantangan

Menkeu juga mengungkap perkembangan konsumsi barang bersubsidi hingga Agustus 2025.

Konsumsi BBM tercatat tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kilogram naik 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi meningkat 3,8 persen, sedangkan pupuk mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 12,1 persen.

“Ini peningkatan terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran,” tegasnya.

Menkeu menekankan bahwa optimalisasi peran APBN dalam subsidi dan kompensasi akan terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas harga barang.