Pantau - Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank umum nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mengurangi kredit menganggur atau undisbursed loan yang hingga September 2025 tercatat mencapai sekitar Rp2.300 triliun.
Airlangga berharap para bankir dapat segera mengoptimalkan penyaluran kredit agar proyek-proyek yang sudah dirancang pelaku usaha bisa segera direalisasikan.
"Kalau ini bisa digelontorkan ke sektor riil, dampaknya akan luar biasa besar bagi perekonomian," ungkapnya.
Rincian Penempatan Dana dan Strategi Pengaktifan Kredit
Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dilakukan di lima bank umum, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun.
Airlangga menegaskan bahwa penempatan dana ini bukan hanya untuk meningkatkan likuiditas, tetapi juga untuk mengaktifkan kembali fungsi intermediasi perbankan agar kredit bisa segera mengalir ke sektor produktif.
Ia menambahkan bahwa bank penerima dana harus proaktif mencari strategi agar dalam waktu tiga bulan, biaya dana atau cost of fund dapat ditekan sehingga dana bisa bekerja optimal.
"Pemerintah tidak ingin dana ini hanya tersimpan, tapi benar-benar harus disalurkan ke sektor riil," ia mengungkapkan.
Dukungan Bank Indonesia dan Sinergi Kebijakan Moneter-Fiskal
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendukung kebijakan penempatan dana oleh pemerintah yang menurutnya akan memperkuat injeksi likuiditas yang telah dilakukan oleh bank sentral.
Kebijakan ini juga selaras dengan langkah ekspansi likuiditas moneter yang dilakukan Bank Indonesia, termasuk penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.
Bank Indonesia turut membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai total Rp217,10 triliun hingga 16 September 2025 sebagai bentuk sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Dari total pembelian tersebut, sebanyak Rp160,07 triliun berasal dari pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah.
Sebagai insentif tambahan, Bank Indonesia juga telah memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, dengan nilai mencapai Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025.
Kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit produktif, memperkuat sektor riil, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
