Pantau - Pemerintah Indonesia telah menarik utang sebesar Rp501,5 triliun hingga 30 September 2025, atau setara dengan 68,6 persen dari target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp775,9 triliun.
Pembiayaan Utang Dilakukan Secara Terukur dan Terbagi dalam Dua Mata Uang
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa strategi pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan.
"Kami terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kami melakukan secara sangat terukur dan melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track," ungkapnya.
Pembiayaan utang ini bersumber dari dua jenis mata uang, yakni valuta asing (valas) dan rupiah.
Untuk pasar internasional, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) dalam bentuk valas dengan skema dual currency yang terdiri atas 1,85 miliar dolar AS dan 600 juta euro.
Imbal hasil yang ditawarkan dari penerbitan SBN valas ini dinilai cukup kompetitif.
Tingginya minat investor terlihat dari permintaan yang masuk, yaitu lebih dari 9,4 miliar dolar AS dan 1,2 miliar euro.
Sementara itu, di pasar domestik, pemerintah fokus menjaga stabilitas pasar SBN dalam mata uang rupiah.
Imbal hasil SBN rupiah mengalami penurunan signifikan, dari 6,98 persen di awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.
"Penurunan yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita," ia mengungkapkan.
Spread imbal hasil SBN dibandingkan dengan US Treasury 10 tahun juga menyempit, dari 240–260 basis poin menjadi sekitar 206 basis poin.
Penyempitan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.
Pemerintah Salurkan Pembiayaan Non-Utang untuk Investasi Sosial
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan non-utang yang difokuskan pada kegiatan investasi.
Beberapa program utama yang didanai melalui skema pembiayaan non-utang antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui BP Tapera, dengan realisasi Rp24,7 triliun untuk 190 ribu unit rumah bersubsidi.
Di bidang pendidikan, alokasi sebesar Rp26,7 triliun disalurkan untuk mendukung program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Sekolah Unggul Garuda.
Pemerintah juga menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22 triliun kepada Perum Bulog.
Secara total, pembiayaan anggaran pemerintah hingga 30 September 2025 telah mencapai Rp458 triliun, atau 69,2 persen dari proyeksi pembiayaan sebesar Rp662 triliun.
- Penulis :
- Shila Glorya
