Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam penguatan kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Asta Cita Jadi Landasan, Kolaborasi Lintas Kementerian Diperkuat
AHY menyebut tahun pertama pemerintahan Prabowo sebagai momentum penting dalam pelaksanaan program Asta Cita, yang menekankan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
"Mudah-mudahan segala progres di tahun ini bisa menjadi modal yang lebih baik lagi agar kerja kita semakin tepat sasaran, efektif, berdampak langsung pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita," ungkapnya dalam konferensi pers, Sabtu (18/10).
Sebagai Menko, AHY berkomitmen memperkuat kerja sama strategis antar lima kementerian yang berada di bawah koordinasinya.
Lima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.
AHY menjelaskan bahwa masing-masing kementerian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah:
- Kementerian ATR/BPN fokus pada urusan lahan dan tata ruang
- Kementerian PU menangani pembangunan infrastruktur dasar
- Kementerian PKP menyediakan hunian layak
- Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas antarwilayah
- Kementerian Transmigrasi membangun pusat-pusat pertumbuhan baru
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang dinilai menunjukkan progres signifikan dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
7.000 Sertifikat Hak Milik untuk Transmigran Diselesaikan dalam Setahun
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan capaian penting pemerintah dalam menyelesaikan tunggakan sertifikat hak milik (SHM) yang dialami para transmigran.
"Itu banyak sekali para transmigran yang belum mendapatkan sertifikat hak milik. Dan itu prosesnya sudah lama sekali, ada yang 10 (tahun), 20 tahun belum punya sertifikat. Bahkan ada yang 38 tahun belum punya sertifikat," ungkapnya.
Menurut Iftitah, dalam satu tahun pemerintahan, pemerintah telah berhasil menerbitkan lebih dari 7.000 SHM untuk para transmigran di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi warga transmigran.
AHY menilai bahwa langkah-langkah terintegrasi antar kementerian menjadi bukti bahwa pembangunan saat ini semakin efektif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Meski tidak merinci capaian secara spesifik, AHY optimistis bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo telah menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
