billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Lifting Minyak Lampaui Target APBN 2025, Pemerintah Genjot Kemandirian Energi Nasional

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Lifting Minyak Lampaui Target APBN 2025, Pemerintah Genjot Kemandirian Energi Nasional
Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin 20/10/2025 (sumber: ANTARA/Aji Cakti)

Pantau - Lifting minyak nasional pada periode September–Oktober 2025 dilaporkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yakni sebesar 605.000 barel per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pencapaian ini menunjukkan tren positif dalam produksi minyak nasional sepanjang tahun berjalan.

Target Lifting Tercapai Lebih Awal

"Alhamdulillah per hari ini lifting kita di bulan September–Oktober itu sudah mencapai 619.000 barel per hari. Dan rata-rata dari Januari sampai Oktober sudah mencapai 605.000–607.000 barel per hari. Jadi sudah melampaui target dari APBN 2025 yakni 605.000 barel per hari," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan bahwa peningkatan angka lifting ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia.

"Presiden memerintahkan kepada saya untuk menaikkan lifting. Harus mencapai target," ia mengungkapkan.

Selain itu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah menargetkan tingkat kemandirian energi nasional dapat mencapai 80 persen pada tahun 2029.

Dorongan Menuju Kemandirian Energi

"Kami mau dorong peningkatan lifting, juga memakai semua energi yang ada di kekayaan di negara kita. Insya Allah, 2029–2030 minimal 80 persen kemandirian energi dapat kita wujudkan," jelasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tidak sepenuhnya mengandalkan APBN, melainkan akan bekerja sama dengan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah ini diambil karena APBN juga harus mengakomodasi berbagai program prioritas nasional lainnya, seperti program Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat.

Sejumlah inisiatif telah dilakukan untuk mendukung pengurangan ketergantungan terhadap energi impor, salah satunya dengan penerapan biodiesel 40 (B40), yaitu campuran 40 persen crude palm oil (CPO) dan 60 persen solar.

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan impor solar dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Pada tahun 2026, pemerintah berencana menaikkan kandungan CPO dalam biodiesel menjadi 45 hingga 50 persen, yang akan dikenal sebagai B45 atau B50.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji penerapan bahan bakar jenis baru E10, yakni campuran bahan bakar minyak dengan etanol sebesar 10 persen.

Penggunaan E10 diharapkan mampu menekan impor bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Penulis :
Shila Glorya