Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 pada kuartal I guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa strategi percepatan belanja negara ini akan difokuskan pada awal tahun sebagai langkah proaktif memperkuat momentum ekspansi ekonomi.
"Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal-I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I," ungkapnya dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi yang digelar di Jakarta, Rabu.
Target Pertumbuhan dan Strategi Ekonomi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 sebagai bagian dari sasaran jangka pendek pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, untuk tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ditetapkan pada angka 5,2 persen, dengan pencapaian pada kuartal III tahun tersebut tercatat sebesar 5,04 persen.
Target untuk kuartal IV tahun 2025 sendiri berada pada level 5,5 persen.
" Kami harap sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, kami lanjutkan di kuartal I-2026," ujar Febrio.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkeu mengandalkan tiga mesin utama pertumbuhan ekonomi, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.
Kementerian Keuangan memastikan bahwa instrumen fiskal akan tetap aktif untuk mendukung sinergi dua mesin lainnya.
Injeksi Dana dan Perbaikan Iklim Investasi
Sebagai bagian dari strategi di sektor keuangan, Kemenkeu telah menginjeksi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah ini bertujuan mempercepat penyaluran kredit agar mampu mendorong pertumbuhan sektor riil.
Selain itu, Kemenkeu juga akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka memperbaiki iklim investasi nasional.
"Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
