Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

DPR Dorong Pemerintah Atasi Harga Pakan Tinggi dan Distribusi Ikan Budidaya yang Belum Terjamin

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

DPR Dorong Pemerintah Atasi Harga Pakan Tinggi dan Distribusi Ikan Budidaya yang Belum Terjamin
Foto: (Sumber: ilustrasi - Pekerja memasukan ikan hasil tangkapan nelayan ke atas mobil bak terbuka di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Jumat (15/11/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA).)

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan harga pakan ikan yang tinggi dan minimnya jaminan pasar bagi hasil budidaya, khususnya di daerah sentra produksi seperti Sleman, Yogyakarta.

Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Sleman, salah satu wilayah dengan produksi perikanan darat terbesar di Yogyakarta.

Firman menjelaskan bahwa meskipun produksi benih di Sleman telah mandiri dan produksi ikan mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun, harga pakan yang tinggi masih menjadi kendala utama.

Peran BUMN dan Integrasi Program Pemerintah

Ia meminta pemerintah segera merancang regulasi yang dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pakan serta benih ikan, termasuk menugaskan BUMN untuk memproduksi pakan dan benih dengan harga terjangkau.

Firman menegaskan bahwa mahalnya pakan tidak hanya menekan keuntungan petani ikan, tetapi juga menurunkan daya saing dan menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

Selain permasalahan pakan, ia menyoroti kesulitan distribusi hasil panen yang dialami pembudidaya meskipun hasil produksinya melimpah.

Firman menyarankan agar hasil budidaya ikan dapat diintegrasikan ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Ia juga mendesak BUMN sektor pangan, seperti ID Food, untuk berperan aktif dalam menyalurkan hasil budidaya ke program-program pemerintah dan tidak saling lempar tanggung jawab.

Menurutnya, peran BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus diwujudkan melalui aksi nyata yang berpihak pada pembudidaya.

Firman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya regulasi, tetapi juga keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha perikanan.

Penulis :
Gerry Eka
Editor :
Tria Dianti