Menperin Dorong Akselerasi Program KIPK, Buka Peluang Besar bagi Industri Kecil Menengah

Pantau - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) merupakan peluang strategis bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing industri nasional.

Fokus pada Sektor Padat Karya dan Ekspor

KIPK menawarkan skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi sektor industri padat karya seperti makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, furnitur, serta mainan anak.

Program ini bertujuan mendukung revitalisasi mesin, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing produk industri nasional di pasar global.

Sektor-sektor penerima dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pelaksanaan KIPK juga sejalan dengan misi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas basis ekspor, dan mempercepat transformasi industri modern yang inklusif dan berkeadilan.

Percepatan Implementasi Jadi Prioritas

Meski menawarkan manfaat besar, tingkat pemanfaatan program KIPK masih rendah karena banyak pelaku industri belum mengetahui atau belum mengakses fasilitas tersebut.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menekankan pentingnya percepatan implementasi program ini di lapangan.

Sosialisasi terus dilakukan kepada pelaku IKM di sektor sasaran agar mereka segera memanfaatkan pembiayaan tersebut.

Perusahaan yang ingin mengakses KIPK wajib memiliki minimal 50 tenaga kerja serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan.

Pemerintah daerah didorong aktif melakukan pendataan pelaku industri potensial dan memberikan pendampingan teknis untuk mempercepat proses pengajuan.

Selain itu, lembaga perbankan dan keuangan diminta mempercepat proses penilaian kelayakan serta memperluas jangkauan layanan ke sentra-sentra industri padat karya.

Keberhasilan program KIPK sangat bergantung pada regulasi yang mendukung, kejelasan skema pembiayaan, sinergi antarinstansi, serta kecepatan pelaksanaan di lapangan.