Pantau - Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak April 2025 mulai memberikan tekanan besar terhadap perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya ekspor ke pasar Amerika Serikat.
Produk Indonesia sempat dikenakan tarif hingga 32 persen, sebelum akhirnya diturunkan menjadi 19 persen melalui jalur diplomasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tarif Tinggi Ancam Industri dan Surplus Dagang
Pengenaan tarif universal oleh AS yang disebut America’s Liberation Day berdampak luas pada produk ekspor Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Kenaikan harga di pasar AS menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk RI, mengancam potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.
Surplus perdagangan Indonesia-AS yang sebelumnya mencapai USD 19,3 miliar pada 2024 pun terancam tergerus.
Kebijakan tersebut juga memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan berpotensi mendorong inflasi domestik.
Diplomasi Ekonomi Jadi Solusi Utama
Dalam negosiasi dengan AS, pemerintah Indonesia menyepakati beberapa poin kunci: penurunan tarif menjadi 19 persen, komitmen impor produk AS senilai USD 19 miliar (meliputi energi, pertanian, dan pesawat), serta janji untuk menghapus hambatan non-tarif dari pihak Indonesia.
Pemerintah juga menawarkan investasi langsung di AS sebagai strategi meredakan ketegangan dagang dan menciptakan lapangan kerja di sana.
Namun, strategi ini menyimpan risiko jangka panjang seperti tekanan pada neraca transaksi berjalan dan potensi ketidakseimbangan perdagangan (asymmetric trade), terutama jika ekspor RI ke AS tidak segera meningkat.
Pemerintah kini tengah melobi agar komoditas unggulan seperti CPO mendapatkan tarif 0 persen, dengan target kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang akan ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Trump pada akhir Januari 2026.
- Penulis :
- Gerry Eka
