Pantau - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan program padat karya sebagai upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Sarmuji, bantuan pascabencana tidak cukup hanya berupa logistik atau penanganan darurat.
Ia menegaskan pentingnya memastikan masyarakat terdampak memiliki sumber penghasilan agar dapat bangkit secara mandiri.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pelibatan warga secara aktif dalam program padat karya, terutama yang berkaitan langsung dengan pemulihan lingkungan.
"Masyarakat terdampak bencana perlu diberikan upah untuk memperbaiki lingkungannya sendiri. Dengan begitu, rakyat tidak hanya terbantu secara fisik, tetapi juga memperoleh penghasilan pascabencana," ungkapnya.
Padat Karya untuk Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan
Program padat karya dinilai sebagai langkah cepat yang tidak hanya mempercepat pemulihan wilayah terdampak, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Sarmuji menjelaskan bahwa kegiatan padat karya dapat diarahkan pada pembersihan puing, perbaikan fasilitas umum, normalisasi saluran air, hingga rehabilitasi lingkungan permukiman.
Skema ini, menurutnya, sejalan dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi landasan Fraksi Partai Golkar.
Negara, dalam konteks ini, harus diposisikan bukan hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat di masa krisis.
"Padat karya pascabencana adalah solusi yang manusiawi dan produktif. Rakyat diberdayakan, bukan sekadar menunggu bantuan. Ini penting untuk memulihkan martabat dan kepercayaan diri masyarakat terdampak," ia mengungkapkan.
Selain itu, Partai Golkar turut menggagas penggalangan donasi senilai Rp3 miliar untuk membantu pemulihan di wilayah Sumatera.
Dukung Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Sarmuji berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat segera berkoordinasi untuk merancang dan mengalokasikan anggaran bagi program padat karya yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Ia menekankan bahwa desain program harus inklusif dan berkelanjutan agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Dengan langkah ini, pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
