Pantau - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pengadaan empat juta ton beras pada tahun 2026, demi memastikan penyerapan hasil panen petani berjalan optimal dan efisien.
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Skema Pendanaan Alternatif
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 yang digelar di Jakarta pada hari Jumat.
"Anggaran sedang kita siapkan, kami koordinasikan dalam waktu dekat ini dengan Kementerian Keuangan. Kita akan rapat secepatnya khususnya untuk tugas penyerapan yang empat juta ton beras ditambah satu juta ton jagung," ungkap Rizal.
Target penyerapan Bulog pada 2026 mencakup empat juta ton setara beras serta satu juta ton jagung.
Rizal menilai bahwa pembiayaan melalui bank-bank Himbara berpotensi menambah beban bunga, sehingga diperlukan dukungan APBN atau pendanaan dengan bunga rendah agar likuiditas terjaga dan penyerapan tidak terganggu.
"Dan harapan kami kita dapat dukungan dana APBN kalau perlu sehingga tidak ada bunga-bunga lagi. Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara kan bunganya agak tinggi," ujarnya.
Salah satu opsi alternatif yang sedang dipertimbangkan adalah penggunaan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang memiliki bunga hanya dua persen.
"Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dapat dana bantuan OIP yang bunganya hanya dua persen," tambahnya.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, Rizal optimistis proses pengadaan akan berjalan lancar, harga pembelian terkendali, petani terlindungi, dan cadangan pangan nasional semakin kuat.
" Nah ini mungkin kami nanti menghadap Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), supaya ada segera tindak lanjut penyerapan beras maupun jagung," jelasnya.
Penambahan Target CBP untuk Perkuat Stabilitas Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan menaikkan target cadangan beras pemerintah (CBP) dari tiga juta ton menjadi empat juta ton pada tahun 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
"Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari tiga juta ton, kita naikkan jadi empat juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya," ujar Zulkifli.
Penambahan target ini dinilai krusial untuk memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional secara jangka panjang, berkelanjutan, adil, dan efektif bagi petani.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
