Pantau.com - Lama tak muncul di media, Wakil Presiden RI periode 2009-2014 yang juga Mantan Menteri Keuangan periode 2001-2004, hadir dalam agenda Peringatan Hari Pajak, Boediono mengatakan agar para stakeholder di bidang ekonomi tidak terlalu bersantai.
Hal tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Pajak 2019 di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Kita enggak bisa terlalu bersantai. Ekonomi dunia berjalan lebih dibandingkan tahun 1980-1990-an," ujar Boediono dalam pemaparannya, Senin (15/7/2019).
Baca juga: Pajak Makin Digital, Sri Mulyani: Tidak Bisa Hanya dengan Tambah SDM
Lebih lanjut kata dia, peningkatan wajib pajak yang sempat melonjak dari 180 ribu menjadi 44 juta merupakan capaian yang luar biasa. Namun kata dia, yang juga harus disusul yakni adaptasi perkembangan Informasi dan Teknologi (IT).
"Senjata lebih ampuh adalah IT. IT memungkinkan untuk secara lebih cermat mendapatkan data terbaik untuk mengambil keputusan kebijakan," paparnya.
Pasalnya kata dia, dengan pemanfaatan teknologi pemanfaatan data akan lebih optimal. Sehingga memungkinkan lembaga dapat berkembang lebih cepat.
"Big data atau data analytics harus sudah masuk jadi bagian di negara kita. Karena itu kuncinya. Kita bisa dapatkan input untuk kebijakan kita lebih baik dibandingkan mengandalkan sistem lama, mengumpulkan statistik, dianalisa sendiri. itu pun statistiknya belum tentu populasi. Selain itu, keringanan waktu dengan teknologi baru," paparnya.
Baca juga: Hari Pajak, Ayo! Nostalgia Pajak Kepemilikan TV yang Hits di Era 90-an
Dia menambahkan, kunci untuk mengejar perkembangan ini bukan pada peralatan namun yang utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan membangun SDM yang memiliki kapabilitas di dalam organisasi.
Selain itu menurutnya, penting juga untuk untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi. Sebab upaya ini memungkinkan Indonesia dapat saling berbagi penyelesaian masalah antarnegara.
"Dunia ini sudah mengalami globalisasi yang begitu cepat. Ada perang dagang, proteksi dan lain-lain, tapi proses globalisasi berjalan terus. Ini juga berlaku bagi kita yang menangani perpajakan. Tidak cukup melihat problema dalam negeri, tapi juga ke luar negeri," katanya.
"Yang saya maksud, kemampuan untuk berdiplomasi sangat penting. kalau tidak mampu, akan diambil oleh negara lain. ada kesepakatan untuk sharing," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
