Pantau.com - Pemerintah tengah mengkaji perdagangan lintas batas atau crossborder di e-Commerce. Pasalnya, barang-barang asal luar negeri yang dijual di e-Commerce bisa jauh lebih murah. Sehingga, dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tak sehat.
"Nanti kita minta menyiapkan (kebijakan). Jadi, jangan sampe kita kebanjiran barang jasa langsung-langsung gitu aja. Nanti, kita minta menyiapkan. Jadi, jangan sampe kita kebanjiran barang jasa langsung-langsung gitu saja," ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Tjahja Widayanti, saat ditemui usai rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2019).
Baca juga: Setelah Freeport, Ini Adalah Investasi Terbesar Indonesia di Sektor Migas
Lebih lanjut, ia belum memastikan aturan ini akan diterapkan pada pemungutan pajak, penerapan bea masuk atau skema lainnya. Upaya ini kata dia, untuk menjaga agar barang-barang dari luar negeri yang dijual di e-Commerce tidak masuk terus menerus tanpa aturan.
"Ya intinya kan kita menjaga jangan sampe, dikhawatirkan kecenderungan ini selalu meningkat dan ini tidak bisa dikontrol, itu sebabnya kita harus buatkan rambu-rambunya," paparnya.
Baca juga: Awas Kena Modus! Begini Cara Agar Saldo Go-Pay Tak Dijebol Penipu
Lebih lanjut, Tjahja juga mengatakan transaksi crossborder ini diperkirakan terus meningkat. Sehingga pihaknya mencari data yang pasti untuk memastikan hal tersebut.
"Infonya begitu, kan kita engga punya data yang pasti. Ini semua masih raba-raba. Makanya tadi diskusinya kita harus cari data, cari benchmarking ke negara-negara lain, apakah juga seperti itu," pungkasnya.
Pihaknya juga akan melakukan kerjasama khusus dengan bea cukai untuk melakukan pencatatan transaksi barang luar negeri yang dijual di e-Commerce. "Iya betul itu (akan dicatat), (platform e-commerce) dia harus mau data itu bisa diambil," katanya.
- Penulis :
- Nani Suherni
