Pantau.com - Program kartu Pra-Kerja merupakan salah satu andalan pemerintah untuk menanggulangi dampak virus Korona (COVID-19) terhadap masyarakat. Lantas korban PHK menjadi prioritas dalam program tersebut.
"Pekerja yang dirumahkan saya minta diberikan prioritas dapat kartu pra-kerja," kata Presiden Jokowi, Kamis (30/4/2020).
Jokowi mengaku mendapat laporan yang mendaftar kartu Pra-Kerja telah mencapai 8,4 juta orang. Ia berharap seluruh korban PHK dapat gabung dalam program tersebut.
Baca juga: Kartu Pra-Kerja Dinilai Beri Dampak Positif ke Masyarakat
"Informasi terakhir yang saya dapat yang daftar sudah 8,4 juta padahal jatahnya hanya utk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar korban PHK dapat prioritas," paparnya.
Sekadar informasi, program ini menelan anggaran yang tak sedikit. Anggaran pra-kerja ini digelontorkan dana sebesar Rp20 triliun, dimana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.
Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Sambil pelatihan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.
Baca juga: Layaknya Tutorial di Youtube, Pemerintah: Kartu Pra-Kerja Punya Sertifikat
Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta pada tahun 2020. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta skemanya akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).
Kemudian, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena terdampak COVID-19 akan dibantu oleh program kartu Pra-Kerja.
Sejatinya, program Kartu Pra-kerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Namun, seiring sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19, program diarahkan bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
