Pantau.com Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 1,18 juta jiwa dalam setahun per September 2017. Secara tahunan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2017 per September 26,58 juta jiwa, atau setara 10,12% dari total penduduk Indonesia.
Jumlah tersebut, menurut data BPS lebih kecil dibandingkan 2016 (Januari-Desember) yang tercatat mencapai 27,76 juta jiwa 10,7%. Meski demikian, jumlah penduduk miskin pada 2016 pun disebut lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Pertama, tingkat inflasi yang rendah dan terjaga. Kemudian, pemerintah juga disebut berhasil meningkatkan upah riil buruh tani hinga, terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan.
Nah untuk menjaga bahkan lebih menurunkan tingkat kemiskinan ke level single digit, Bambang mengatakan pemerintah akan menjaga harga beberapa kebutuhan masyarakat yang berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan baik di kota maupun pedesaan. Barang kebutuhan pokok yang dimaksud beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan daging sapi.
Bambang menyebutkan untuk menekan tingkat kemiskinan pada tahun ini, pemerintah sudah membuat strategi khusus yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.
“Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak 2%. Sekarang tingkat kemiskinan kita 10%, harusnya bisa jadi 8%. Harus ada upaya pengintegrasian supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” ujar Menteri Bambang.
Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial nontunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan nontunai untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu. Khusus padat karya tunai, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting, dan mengurangi kemiskinan.
Hal tersebut, diutamakan untuk desa yang mengalami bencana, pasca konflik, dan rawan pangan. "Target kita di 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten kota, dengan dana bersumber dari dana desa, APBN, dan APBD,” kata Bambang.
- Penulis :
- Martina Prianti
