Pantau - Lebih dari 60 pemerintah dan pihak-pihak lain akan diizinkan untuk mengajukan argumen ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saat para hakim mempertimbangkan apakah akan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan para pemimpin lain dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perang Gaza, demikian ditunjukkan oleh dokumen-dokumen pengadilan.
Dalam dokumen yang dipublikasikan pada Selasa (23/7/2024), para hakim mengizinkan 18 negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Afrika Selatan, serta 40 organisasi termasuk individu untuk mengajukan tuntutan tertulis paling lambat 6 Agustus 2024.
Pengajuan tersebut terkait permintaan jaksa penuntut umum Karim Khan pada Mei lalu atas surat perintah penangkapan sehubungan dengan serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober lalu disusul agresi Israel ke Gaza.
Meskipun tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk memutuskan permintaan jaksa penuntut atas surat perintah penangkapan, namun dengan mengizinkan lusinan argumen hukum akan memperlambat proses yang dilakukan majelis hakim yang beranggotakan tiga orang untuk memutuskan masalah tersebut.
Permintaan intervensi itu tidak diumumkan ke publik oleh pengadilan, namun beberapa di antaranya diprediksi akan menjadi respons atas permintaan Inggris untuk mengajukan argumen mengenai apakah pengadilan memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel karena adanya ketentuan dalam Perjanjian Oslo yang menyatakan bahwa Palestina tidak memiliki yurisdiksi kriminal atas warga negara Israel.
Sumber: Aljazeera
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
