Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Tegaskan Komitmen atas Independenitas dalam Sidang Pemakzulan

Pantau - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menegaskan akan menjaga prinsip independenitas dalam menangani kasus pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proses hukum yang tengah berlangsung.

Cheon Jae-hyun, juru bicara Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa pengadilan tidak akan terpengaruh oleh opini publik atau tekanan politik dalam mengambil keputusan."Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan persidangan yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip independensi pengadilan," kata Cheon dalam pengarahan pers, Kamis (9/1/2025).

Baca Juga:
Polisi Korea Selatan Buru Yoon Suk Yeol yang Diduga Kabur
 

Tuduhan Ketidakadilan dalam Proses Hukum

Cheon juga membantah tuduhan dari tim hukum Presiden Yoon yang mengklaim adanya ketidakadilan dalam proses persidangan. Salah satu tuduhan tersebut adalah percepatan jadwal persidangan pemakzulan dibandingkan dengan kasus serupa di masa lalu.

Menurut Cheon, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan fakta. Ia menegaskan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku."Kami memproses kasus ini berdasarkan hukum, bukan atas dasar tekanan dari pihak manapun," tambahnya.

Permintaan Penangguhan Surat Perintah Penahanan

Dalam perkembangan terkait, Mahkamah Konstitusi juga sedang meninjau permintaan tim hukum Presiden Yoon untuk menangguhkan surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul. Surat perintah tersebut sebelumnya diperpanjang setelah penyelidik gagal melaksanakan surat perintah awal yang masa berlakunya telah habis.

Meningkatnya Polarisasi Publik

Kasus pemakzulan ini memicu perdebatan sengit di Korea Selatan, dengan opini publik yang terpecah antara pendukung dan oposisi Presiden Yoon. Sementara para pendukungnya mengecam proses ini sebagai langkah politis, pihak oposisi menilai pemakzulan sebagai langkah yang sah untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum.

Mahkamah Konstitusi berharap agar masyarakat mempercayai proses hukum yang sedang berjalan."Kami meminta publik untuk menghormati proses hukum dan menunggu hasilnya dengan tenang," ujar Cheon.

Dampak Terhadap Stabilitas Politik

Proses pemakzulan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika politik Korea Selatan. Pengamat menilai bahwa hasil sidang akan menentukan stabilitas politik di negara tersebut dalam waktu dekat.