Pantau - Pemerintah Brasil secara resmi mengajukan permintaan konsultasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Brasil, langkah awal menuju penyelesaian sengketa dagang di tingkat internasional.
Tarif 50 Persen AS Dinilai Langgar Aturan WTO
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil pada Rabu, menyebut bahwa konsultasi diajukan melalui Sistem Penyelesaian Sengketa WTO.
“Brasil telah mengajukan permintaan konsultasi dengan Amerika Serikat di bawah Sistem Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” bunyi pernyataan tersebut.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan menggugat kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional.
Tarif sebesar 50 persen diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap berbagai produk asal Brasil.
Trump mengaitkan kebijakan itu dengan isu politik dalam negeri, menyebutnya sebagai respons terhadap “perburuan penyihir” terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, sekutunya yang saat ini menghadapi proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam rencana kudeta pasca kekalahan pada pemilu 2022.
Kementerian Pengembangan, Industri, dan Perdagangan (MDIC) Brasil mencatat bahwa sekitar 36 persen ekspor Brasil ke Amerika Serikat terdampak langsung oleh kebijakan tarif tersebut.
Pemerintah Brasil menyatakan bahwa tindakan AS melanggar prinsip perlakuan negara paling disukai (most-favoured nation) dan batas tarif yang telah dinegosiasikan dalam kerangka WTO.
Jalur Hukum dan Diplomasi Ditempuh Secara Paralel
Meskipun gugatan telah diajukan, proses banding di WTO mengalami kebuntuan sejak Desember 2019 akibat penolakan berulang AS terhadap penunjukan hakim baru.
Wakil Presiden Brasil, Geraldo Alckmin, menegaskan bahwa Brasil siap membela kepentingan perdagangannya.
“Negara siap untuk membela kepentingan perdagangannya melalui WTO,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Lula akan menentukan langkah selanjutnya dari proses konsultasi ini, termasuk kemungkinan membawa kasus ke tahap pengajuan keluhan resmi dan pembentukan panel ahli.
Langkah hukum ini juga diiringi upaya diplomasi bilateral.
Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, mengumumkan rencana pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 untuk membahas masalah tarif tersebut.
Haddad menambahkan bahwa pemerintah Brasil juga sedang menyiapkan paket dukungan bagi sektor-sektor domestik yang terdampak kebijakan dagang AS.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Brasil dalam perdagangan global sekaligus mengirimkan pesan politik kepada Washington.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
