Pantau - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) memasuki pekan ketiga dalam kondisi shutdown, memicu tekanan terhadap perekonomian riil dan menyebabkan ratusan ribu pegawai federal dirumahkan tanpa kepastian waktu berakhirnya krisis anggaran ini.
Dampak Ekonomi Makin Terasa
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa situasi ini telah mengganggu aktivitas ekonomi secara nyata.
"Situasinya semakin serius. Kondisi ini mulai berdampak pada perekonomian riil," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini terpaksa "mengutak-atik anggaran" demi memastikan pembayaran gaji militer tetap berjalan.
Langkah ini berdampak pada penundaan pembayaran kepada pegawai federal dan penghentian layanan publik, termasuk museum Smithsonian dan National Zoo.
Bessent juga mengonfirmasi bahwa sebagian besar pegawai federal telah dirumahkan sementara tanpa kepastian kapan akan kembali bekerja.
Firma konsultan EY-Parthenon memperkirakan setiap pekan shutdown akan mengurangi sekitar 0,1 poin persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) kuartalan AS, setara kerugian sekitar 7 miliar dolar AS.
Sementara itu, memo Gedung Putih yang dikutip Politico memperkirakan dampak ekonomi mingguan bisa mencapai 15 miliar dolar AS, dengan potensi hilangnya 43.000 pekerjaan jika krisis terus berlanjut.
Kebuntuan Politik Masih Berlanjut
Senat AS dijadwalkan kembali melakukan voting terhadap rancangan anggaran yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
Namun, rancangan tersebut telah tujuh kali gagal lolos karena tidak mencapai ambang minimal 60 suara di Senat.
Partai Republik terus berupaya menarik dukungan Partai Demokrat, namun sebagian besar negosiasi berujung gagal.
Kebuntuan politik dipicu oleh perselisihan mengenai subsidi asuransi kesehatan dalam Affordable Care Act.
Partai Demokrat bersikeras mempertahankan subsidi tersebut, sedangkan Partai Republik menuntut agar pemerintahan dibuka kembali terlebih dahulu.
Ketua DPR AS, Mike Johnson, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bernegosiasi sampai tuntutan mengenai kebijakan layanan kesehatan dicabut.
"Kita sedang menuju salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika," ujar Johnson.
Wakil Presiden AS, JD Vance, bahkan menuduh Partai Demokrat melakukan "penyanderaan" terhadap pemerintahan federal.
"Kami tidak akan bernegosiasi dengan pihak yang telah menyandera seluruh pemerintah federal atas perselisihan kebijakan layanan kesehatan," tegasnya.
Sementara itu, jajak pendapat Reuters dan Ipsos menunjukkan mayoritas warga Amerika menyalahkan kedua partai: 67 persen menyalahkan Partai Republik, dan 63 persen menyalahkan Partai Demokrat atas situasi shutdown ini.
PHK Massal dan Ancaman Shutdown Terpanjang
Pemerintahan Trump diketahui telah melakukan pemutusan hubungan kerja massal di berbagai lembaga federal, seperti Departemen Perdagangan, Pendidikan, Energi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Keuangan.
Sekitar 750.000 pegawai federal telah dirumahkan dan diminta tidak masuk kerja.
Sementara pegawai esensial seperti militer dan petugas pengatur lalu lintas udara tetap diwajibkan bekerja tanpa bayaran hingga kesepakatan anggaran tercapai.
Sejak 1980, pemerintah AS telah mengalami 15 kali shutdown.
Yang terlama terjadi pada 2018–2019 selama 35 hari, akibat penolakan Partai Demokrat atas pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko yang diusulkan Presiden Trump.
Shutdown tersebut menyebabkan sekitar 800.000 pegawai federal harus bekerja tanpa gaji atau cuti tanpa dibayar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
