Pantau - Para pemimpin negara ASEAN mengeluarkan dokumen bersama yang mengecam berlanjutnya kekerasan di Myanmar dan menyerukan pelaksanaan penuh Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai langkah penyelesaian damai.
Dokumen resmi tersebut berjudul Tinjauan dan Keputusan Para Pemimpin ASEAN tentang Pelaksanaan Konsensus Lima Poin dan merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 5PC oleh Myanmar.
Penyusunan dokumen ini didasarkan pada rekomendasi dari Rapat Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) ke-37 serta Rapat Menteri Luar Negeri ASEAN pada 9 Juli dan 25 Oktober 2025.
Dalam dokumen tersebut, para pemimpin ASEAN secara tegas menyatakan, "Kami mengecam berlanjutnya tindakan kekerasan di Myanmar terhadap warga sipil, fasilitas publik, dan infrastruktur sipil," ungkap para pemimpin dalam pernyataan resminya.
Konsensus Lima Poin dan Krisis Myanmar
5PC disepakati pada 24 April 2021 sebagai respons terhadap krisis politik dan kemanusiaan yang memburuk di Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Isi dari Konsensus Lima Poin meliputi penghentian permusuhan, pemberian bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, kunjungan utusan khusus ke Myanmar, serta proses dialog inklusif nasional.
Namun, para pemimpin ASEAN menilai bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5PC di Myanmar hingga saat ini.
ASEAN menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan dan meningkatnya konflik bersenjata yang terus berlangsung.
Konflik tersebut melibatkan militer Myanmar, kelompok pro-demokrasi, dan berbagai kelompok etnis bersenjata yang aktif di sejumlah wilayah.
Seruan ASEAN untuk Penyelesaian Damai
Melalui dokumen tersebut, ASEAN mendesak semua pihak di Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, menahan diri dari eskalasi konflik, dan menciptakan kondisi yang mendukung distribusi bantuan kemanusiaan.
ASEAN juga menyerukan dimulainya proses dialog politik nasional yang inklusif sebagai jalan menuju penyelesaian damai.
"ASEAN menegaskan kembali komitmennya untuk terus membantu Myanmar menemukan solusi damai dan berkelanjutan," demikian isi pernyataan para pemimpin.
Myanmar ditegaskan tetap menjadi bagian integral dari ASEAN dan 5PC tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian krisis politik yang saat ini berlangsung.
ASEAN menekankan pentingnya pelaksanaan penuh Konsensus Lima Poin demi mencapai solusi damai yang dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Myanmar sendiri, untuk kesejahteraan mereka.
Situasi di Myanmar terus memburuk sejak kudeta tahun 2021, dengan peningkatan kekerasan bersenjata yang meluas dan tuduhan terhadap junta militer atas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kondisi kemanusiaan juga memburuk drastis sepanjang tahun 2025, di tengah rencana Myanmar untuk menggelar pemilihan umum pada Desember mendatang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
