
Pantau - Pemerintah China menyelidiki dua jenderal senior Komisi Militer Pusat atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum serius dalam langkah yang disebut sebagai pembersihan terbesar di tubuh militer sejak era Mao Zedong.
Penyelidikan tersebut menjerat Zhang Youxia dan Liu Zhenli, dua perwira tinggi yang saat ini menduduki posisi strategis dalam struktur militer dan Partai Komunis China.
Informasi penyelidikan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, melalui rilis video pada Sabtu, 24 Januari.
“Anggota Politbiro dan Wakil Ketua CMC Zhang Youxia serta anggota CMC dan Kepala Departemen Staf Gabungan CMC Liu Zhenli diduga melakukan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius,” ungkap Jiang Bin.
Zhang Youxia merupakan anggota Politbiro sekaligus Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, sementara Liu Zhenli menjabat sebagai Kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.
Politbiro sendiri merupakan lembaga inti Partai Komunis China yang beranggotakan 25 elite partai dan menjadi pengambil keputusan tertinggi kedua setelah Komite Tetap Politbiro.
Dengan diselidikinya Zhang Youxia dan Liu Zhenli, Komisi Militer Pusat kini hanya menyisakan dua figur aktif, yakni Presiden China Xi Jinping sebagai ketua dan Zhang Shengmin sebagai wakil ketua kedua.
Zhang Shengmin merupakan jenderal Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat sekaligus Wakil Sekretaris Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, lembaga antikorupsi tertinggi Partai Komunis China.
Media China menyebut langkah ini sebagai aksi “pembersihan jenderal” terbesar sejak berakhirnya pemerintahan Mao Zedong.
Zhang Youxia dikenal sebagai rekan dekat Presiden Xi Jinping karena keduanya merupakan putra tokoh revolusioner dan pernah bertempur bersama di wilayah barat laut China.
Zhang Youxia juga memiliki pengalaman tempur dalam perang perbatasan China-Vietnam pada 1979 serta keterlibatan kembali dalam pertempuran pada 1984.
Sementara itu, Liu Zhenli yang berusia 61 tahun membawahi operasi militer, intelijen, dan pelatihan sebagai Kepala Departemen Staf Gabungan Tentara Pembebasan Rakyat.
Keduanya mulai menjabat posisi tersebut pada 12 Maret 2023 saat Kongres Rakyat Nasional ke-14.
Presiden Xi Jinping pada awal Januari menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam kerangka institusional serta kelanjutan perjuangan antikorupsi demi mencapai target Rencana Lima Tahun ke-15 periode 2026 hingga 2030.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf








