Pantau - Proses penelusuran aset kekayaan bekas pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo masih terus digali. Kali ini, KPK membeberkan bakal ada lagi 1 pegawai Ditjen Pajak yang bakal diperiksa.
"Yang kita pastikan besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Meski begitu, Pahala belum mengungkap secara detail identitas pegawai Ditjen Pajak yang hendak diperiksa KPK. Ia hanya menyebut, sosok pegawai pajak itu terkait kasus Rafael Alun.
"Karena ada kaitannya dengan yang ini (Rafael Alun)," terang Pahala.
Kementerian Keuangan mencatat 69 pegawainya memiliki harta fantastis. Kemenkeu akan memanggil mereka semua.
“69 yang tidak clear itu akan kita panggil,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh di Gedung Radius Prawiro Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).
Awan akan meminta mereka menjelaskan sumber harta tak wajar tersebut. Awan meyakini pemanggilan ini bagian dari penelaahan risiko.
“Kalau ada indikasi fraud tingkat risiko tinggi akan kita investigasi,” ujarnya.
Puluhan pegawai Kemenkeu itu diyakini mencurigakan pasca-pemeriksaan LHKPN masing-masing. Terutama pelaporan tahun 2020 dan 2021.
“Tahun 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear,” bebernya.
"Yang kita pastikan besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Meski begitu, Pahala belum mengungkap secara detail identitas pegawai Ditjen Pajak yang hendak diperiksa KPK. Ia hanya menyebut, sosok pegawai pajak itu terkait kasus Rafael Alun.
"Karena ada kaitannya dengan yang ini (Rafael Alun)," terang Pahala.
Kemenkeu Catat 69 Pegawai Miliki Harta Fantastis
Kementerian Keuangan mencatat 69 pegawainya memiliki harta fantastis. Kemenkeu akan memanggil mereka semua.
“69 yang tidak clear itu akan kita panggil,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh di Gedung Radius Prawiro Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).
Awan akan meminta mereka menjelaskan sumber harta tak wajar tersebut. Awan meyakini pemanggilan ini bagian dari penelaahan risiko.
“Kalau ada indikasi fraud tingkat risiko tinggi akan kita investigasi,” ujarnya.
Puluhan pegawai Kemenkeu itu diyakini mencurigakan pasca-pemeriksaan LHKPN masing-masing. Terutama pelaporan tahun 2020 dan 2021.
“Tahun 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear,” bebernya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
