Pantau - Menpora Dito Ariotedjo sepakat dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan untuk membuat aplikasi pencegahan praktik korupsi penyelewengan anggaran di Kemenpora.
"Di Kemenpora ini kita banyak menyalurkan bantuan pemerintah atau hibah yang penggunanya itu adalah pihak ketiga bisa organisasi kepemudaan, bisa organisasi olahraga, baik itu KONI maupun KOI, di mana kita tahu itu bukan penyelenggara negara dan tidak terbiasa dengan pengelolaan APBN," kata Dito di gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Dito menuturkan, aplikasi itu bakal di-launching Agustus 2023. Aplikasi ini memungkinkan publik melihat aliran duit anggaran di Kemenpora.
"Tadi masukan dari KPK sendiri akan lebih baik jika dibuka ke publik. Jadi publik bener-bener bisa melihat aliran dana itu cabang olahraganya berapa dan buat apa," ujar Dito.
Menurutnya, aplikasi ini juga digunakan sebagai langkah mengurangi interaksi hingga negosiasi antara pihak ketiga penerima dana dengan pihak Kemenpora. Aliran uang yang diberikan itu diyakini akan lebih objektif.
"Aplikasi ini tujuannya pengajuan proposal tiap cabang olahraga pertanggungjawabannya bisa dilihat secara elektronik. Jadi tidak ada lagi interaksi antara cabor ke pejabat Kemenpora. Ini yang menilai sudah mesin, rigid, dan tidak ada ruang-ruang untuk negosiasi," tutur Dito.
Sementara itu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, aplikasi ini adalah upaya perbaikan sistem yang dilakukan KPK di Kemenpora.
Melalui sistem digital ini, pihaknya maupun publik bisa mengawasi pemanfaatan anggaran di Kemenpora.
"Kemenpora ini dominan anggarannya pemberian hibah ke cabor atau KONI dan organisasi pemuda. Rekomendasi kita saat itu cuma satu kita buat aplikasi di mana masyarakat bisa lihat dan proposalnya dari mana saja, berapa jumlahnya, kriterianya apa saja dalam proposal nanti pertanggungjawaban kaya apa," tutur Pahala.
"Pak Menteri bilang ya sudah bulan depan (diluncurkan). Nanti teman-teman media bisa lihat cabang olahraga tertentu ini proposalnya berapa. Jadi lebih terbuka karena belajar dari kasus yang lama," sambungnya.
Selain kerja sama untuk pengawasan anggaran, Pahala mengaku KPK bakal memberikan bantuan kepada pihak Kemenpora dalam pengisian laporan kekayaan bagi para pegawainya.
Dua kerja sama itu diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan anggaran hingga kasus korupsi yang melibatkan pegawai di Kemenpora.
"Kita tawarkan bantuan ke Kemenpora untuk kalau ada LHKPN yang perlu diteliti oleh Inspektorat. Jadi kita tawarkan jangan nanti ada bisik-bisik cuman aplikasinya terbuka, tapi ada pegawai yang tidak pas profilnya (dengan aset kekayaan)," pungkas Pahala.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
