Pantau - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, politik uang terus terjadi akibat kondisi masyarakat yang sebagian besar masih belum sejahtera.
Alex mengatakan, mencegah politik uang tidak mudah karena sudah mengakar di masyarakat.
"Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).
Selain faktor kemiskinan, kata Alex, lebih dari 50 persen masyarakat tidak memiliki riwayat pendidikan yang baik.
Padahal, lanjutnya, persoalan pendidikan menjadi salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.
Oleh karena itu, menurutnya, perhatian tidak bisa hanya ditujukan kepada calon kepala daerah atau legislatif yang yang berintegritas.
"Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas,” tutur Alex.
Mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu menyebut, salah satu kunci demokrasi yang sehat adalah mendorong masyarakat menolak setiap tawaran politik uang.
Alex menuturkan, dana yang digunakan dalam politik uang biasanya bersumber dari dugaan penyimpangan atau korupsi APBN dan APBD.
Sementara itu, tugas menjaga APBN atau APBD agar tidak bocor dan dikorupsi merupakan tugas KPK, inspektorat, hingga bendahara.
"Nah bagaimana kita menjaga APBN atau APBD agar tidak disalahgunakan atau tidak dikorupsi,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
