Partai Gerindra Tuding Jimly Ashhiddiqie Terlibat Konflik Kepentingan Sejak 20 Tahun Lalu

Pantau - Partai Gerindra menuding Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Ashhiddiqie terlibat konflik kepentingan buntut pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman bahkan menyoroti bunyi putusan MKMK ihwal intervensi.

"Masalahnya dalam putusan MKMK tersebut sama sekali tidak ada keterangan saksi atau alat bukti lain yang menerangkan apa bentuk intervensi yang terjadi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

"Sementara soal pengabaian asas benturan kepentingan, ternyata hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 2003 saat Pak Jimmly menjadi hakim konsitusi. Karenanya hal tersebut sudah menjadi yurisprudensi, maka aneh sekali kalau Anwar Usman dihukum karena menerapkan yurisprudensi," sambungnya.

Dia lalu mempertanyakan soal kemungkinan hasil putusan MKMK bisa diajukan ke sidang banding. Bilamana bisa, Habiburokhman pun kembal bertanya soal keabsahan penunjukan Suhartoyo sebagai Ketua MK terpilih.

"Kalau kemudian ternyata bisa diajukan banding, apakah menunjukkan Suhartoyo sah? Itu pertanyaan amat penting," tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemilihan ketua baru usai pemakzulan Anwar Usman. MK memutuskan Suhartoyo sebagai ketua MK terpilih.

"Untuk menjadi ketua MK Bapak Dr Suhartoyo," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Pemilihan Ketua MK ini diikuti sembilan hakim. Mereka adalah Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M. P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Guntur Hamzah.

Mereka semua memutuskan dua nama untuk dijadikan Ketua MK. Mereka adalah Saldi Isra dan Suhartoyo.

Kedua nama yang diputuskan melakukan diskusi berdua. Suhartoyo dipilih sebagai ketua MK hasil kesepakatan bersama 9 hakim.

Sementara Anwar Usman dilarang mencalonkan dan dicalonkan dalam pemilihan kali ini. Hal ini salah satu sanksi yang diberikan kepada Anwar Usman yang terbukti melanggar kode etik berat.