Pantau - Polda Jawa Tengah (Jateng) diminta menghentikan proses hukum terhadap Tommy Admadiredja. Sebab, pelapor SR, dinilai tak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk membuat laporan polisi. Penyebabnya, SR disebut tak punya hak desain industri.
SR melaporkan Tommy dengan sangkaan pemalsuan sertifikat desain industri.
"Saya punya sertfikat desain industri yang sah, bagaimana dituduh melakukan pemalsuan. Anehnya pihak Polda Jateng tetap saja memproses laporan tersebut," ujar Tommy kepada wartawan, Senin (12/8/2024).
Sebelumnya, SR juga menggugat Tommy secara perdata terkait ganti rugi. Namun, gugatan itu ditolak pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penyebabnya, hakim menilai SR tak memiliki legal standing. “Sekarang saya dilaporkan pidana pemalsuan, kan aneh,” ucap Tommy.
Atas itu, Tommy meminta Kapolri dan Kapolda Jateng menindak tegas penyidik yang dinilai tidak profesional dan terkesan hendak mengkriminalisasi terlapor.
"Apa dasar saya dituduh melakukan pemalsuan. Saya punya desain industri yang sah. Penyidik harus bertindak secara profesional dalam menangani sebuah laporan," kata Tommy.
Adapun atas dasar laporan itu, penyidik kini memanggil istri Tommy. Padahal, rekomendasi hasil gelar perkara Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim, yang diperiksa dalam kasus itu seharusnya adalah Tommy sendiri, konsultan serta ahli pidana.
"Saya melihat projusticia ini, ada satu legal standing nomor yang dipersangkakan kepada saya palsu. Padahal itu bukan nomor sertifikat saya projusticia dengan nomor IDD000058870. Sementara nomor sertifikat saya yang terdaftar di Ditjen HKI IDD0000058870," tuturnya.
"Kenapa SR yang tidak memiliki legal standing bisa seenaknya menyatakan sertifikat saya palsu. Padahal jelas projusticia sudah terbukti nomor yang dicantumkan salah, tetapi tetap diproses oleh penyidik Polda Jateng," tambah Tommy.
Dia meminta agar penyidik lebih teliti dan mengecek secara objektif sertifikat tersebut. "Pak Kapolda Jateng, Bapak Kapolri dan Kabareskrim, kenapa nomor sertifikat yang bukan punya saya di projusticia dicantumkan. Saya taat hukum, tetapi kenapa bisa disalahkan seperti ini," kata Tommy.
Sementara, ahli hukum pidana Prof. Suhandi Cahaya, menilai laporan SR terhadap Tommy ke Polda Jateng tidak memenuhi unsur pidana. Sebab, permohonan desain industri yang diajukan Tommy telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Anehnya, kata dia, Tommy malah dilaporkan ke Polda Jateng dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. "Berdasarkan dokumen yang dimiliki Tommy, tidak ada indikasi pelanggaran administrasi maupun pemalsuan surat. Jadi dimana letak pidananya," kata Suhandi.
Sebagai ahli pidana, Prof. Suhandi sengaja menyampaikan legal opinion atau pendapat hukum terhadap perkara yang menimpa Tommy Admadireja yang ditangani Polda Jateng. Agar, tindakan penyidik kepolisian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Dijelaskannya, letter of authorization tidak sama dengan perjanjian liisensi. Sebab, untuk pemberian lisensi undang-undang secara tegas menentukan harus didasarkan atas perjanjian lisensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Tommy, kata dia merupakan pemegang lisensi desain industri sesuai Sertifikat Desain Industri Nomor IDD000058869, IDD000058870 dan IDD000063746. Tommy mendapatkan desain industri melalui proses administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Menurutnya, laporan polisi yang dibuat pelapor SR tidak valid dan tidak berdasarkan hukum pidana. Sebab, dalam pertimbangan hukum Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 76/PDT.Sus-Desain Industri/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2023 telah menyatakan, bukti yang diajukan Pelapor/dahulu Penggugat dasar hukum dari letter of authorization tidak sama dengan lisensi.
Selain itu, surat dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : HKI.2.KI.02.04.01-18, tanggal 28 November 2023, perihal Permohonan Keterangan telah menyatakan bahwa Surat Pernyataan (Declaration) tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Tommy Admadiredja tidak memiliki indikasi pemalsuan maupun bertentangan dengan praktik monopoli.
Sebab, pengajuan itu telah diproses oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebelum diterbitkannya Sertifikat Desain.
Berdasar data yang dimiliki Tommy, menurut Prof. Suhandi, perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/11//2024/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 13 Februari 2024 atas nama pelapor Slamet Riyadi dan surat pengaduan Slamet Riyadi kepada Dirreskrimsus Polda Jateng tertanggal 24 Agustus 2023 (B/2066/RES.2/1/2023/DITREKIMSUS) haruslah dihentikan penyidikannya (SP3).
"Tidak memenuhi azas legalitas maupun doktrin tentang pertanggungjawaban pidana. Laporan itu harus dihentikan," tegasnya.
“Oleh karena itu saya sebagai ahli mesti meluruskan, bukan kita menyalakan di sini. Kalau ini memang tidak betul, yang bengkok harus diluruskan,” sambungnya.
- Penulis :
- Rizki
