Pantau - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis demi menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat di Indonesia.
Pengusaha Muda Butuh Sistem Hukum yang Modern dan Adil
Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN, dan BUMD, Anthony Leong, menekankan bahwa dunia usaha, khususnya pengusaha muda, memerlukan sistem hukum acara pidana yang adil, transparan, serta sesuai dengan perkembangan zaman.
"KUHAP yang berlaku saat ini disusun dalam konteks yang jauh berbeda dengan realitas dunia usaha sekarang. Digitalisasi, ekonomi kreatif hingga start-up berbasis teknologi membutuhkan kepastian hukum agar inovasi tidak terhambat," ungkapnya.
Menurut Anthony, kepastian hukum adalah fondasi utama yang membuat pelaku usaha berani mengambil risiko bisnis.
Ia menyoroti bahwa proses hukum yang panjang dan multitafsir dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan usaha, khususnya di kalangan UMKM dan pengusaha muda yang masih berkembang.
Dorongan terhadap Reformasi dan Dampaknya bagi Investasi
Anthony Leong menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, atas kepemimpinannya dalam proses pembahasan KUHAP baru.
Menurutnya, pendekatan yang terbuka dan komunikatif dalam pembahasan tersebut menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan masyarakat luas.
"Kami melihat adanya upaya untuk mendengar aspirasi publik, termasuk dari kalangan pengusaha. Ini penting agar KUHAP yang lahir nanti tidak bersifat elitis, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," jelas Anthony.
Ia menambahkan bahwa reformasi hukum acara pidana memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi.
Investor, baik domestik maupun asing, sangat mempertimbangkan kepastian dan keadilan proses hukum sebelum menanamkan modal.
"Negara hukum yang kuat bukanlah negara yang menakutkan warganya, melainkan negara yang memberi rasa aman. Jika hukum acara pidana jelas dan akuntabel, maka kepercayaan akan tumbuh, investasi meningkat, dan lapangan kerja tercipta," ujarnya.
HIPMI, sebagai organisasi yang telah berdiri selama 53 tahun, menegaskan komitmennya untuk mendorong regulasi yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Anthony berharap KUHAP baru dapat menjadi tonggak penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, efisien, melindungi HAM, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum modern serta restoratif.
- Penulis :
- Gerry Eka
