Pantau - Sebanyak 80.000 orang menggelar demo besar-besaran di Tel Aviv dan meneriakkan yel-yel demokrasi dalam demonstrasi sepanjang Minggu (26/3/2023) hingga Senin (27/3/2023).
Massa dilaporkan memblokir jalan dan jembatan, serta melakukan pembakaran.
Bahkan Menteri Ekonomi Nir Barkat mengatakan, negara Yahudi itu terancam "perang saudara".
Demo ini berawal usai Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menentang reformasi peradilan.
Gallant diketahui mendesak penghentian reformasi keadilan saat Netanyahu berada di luar negeri dalam kunjungan resmi ke Inggris. Gallant mengatakan bahwa melanjutkan proposal dapat mengancam keamanan Israel.
Reformasi peradilan sendiri telah menjadi landasan pemerintahan Netanyahu serta aliansi ekstrem kanan.
Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diyakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih.
Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif.
"Pemerintah berpendapat perubahan itu penting untuk mengendalikan Mahkamah Agung, yang mereka anggap picik, elitis, dan tidak lagi mewakili rakyat Israel," tulis proposal Netanyahu.
Tida hanya menimbulkan protes warga, para tentara juga menolak usulan itu.
Netanyahu pun dikabarkan akan menghentikan rencananya merombak sistem peradilan di negara itu.
"Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kami, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu untuk berdialog," katanya.
Sebelumnya, proposal reformasi peradilan telah memicu kekhawatiran dari sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat (AS).
Massa dilaporkan memblokir jalan dan jembatan, serta melakukan pembakaran.
Bahkan Menteri Ekonomi Nir Barkat mengatakan, negara Yahudi itu terancam "perang saudara".
Demo ini berawal usai Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menentang reformasi peradilan.
Gallant diketahui mendesak penghentian reformasi keadilan saat Netanyahu berada di luar negeri dalam kunjungan resmi ke Inggris. Gallant mengatakan bahwa melanjutkan proposal dapat mengancam keamanan Israel.
Reformasi peradilan sendiri telah menjadi landasan pemerintahan Netanyahu serta aliansi ekstrem kanan.
Netanyahu menyatakan perombakan peradilan adalah kunci untuk memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan dalam sistem yang diyakini memberi hakim terlalu banyak kekuasaan atas pejabat terpilih.
Dalam undang-undang baru ala Netanyahu, kendali penuh peradilan akan berada di tangan pemerintah atas penunjukan yudisial. Ini akan melemahkan Mahkamah Agung negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif.
"Pemerintah berpendapat perubahan itu penting untuk mengendalikan Mahkamah Agung, yang mereka anggap picik, elitis, dan tidak lagi mewakili rakyat Israel," tulis proposal Netanyahu.
Tida hanya menimbulkan protes warga, para tentara juga menolak usulan itu.
Netanyahu pun dikabarkan akan menghentikan rencananya merombak sistem peradilan di negara itu.
"Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kami, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu untuk berdialog," katanya.
Sebelumnya, proposal reformasi peradilan telah memicu kekhawatiran dari sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat (AS).
- Penulis :
- Fadly Zikry
