Pantau - Kepala militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman membenarkan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina mengundurkan diri, pada Senin (5/8/2024). Dia menyebut, pemerintahan sementara akan menjalankan negara dalam beberapa waktu ke depan.
Dia meminta warga Bangladesh untuk mempercayai tentara, yang menurutnya akan membawa perdamaian.
"Kami juga akan memastikan bahwa setiap orang yang meninggal atau terluka selama protes akan dihukum," ungkapnya, seraya meminta masyarakat untuk bersabar dan menghentikan kekerasan atau vandalisme.
"Kami telah mengundang perwakilan dari semua partai politik utama, dan mereka telah setuju untuk bekerja sama dengan kami," sambung sang jenderal.
Baca juga: Dikabarkan Mundur, Perdana Menteri Bangladesh Pilih Kabur dari Istana gegara Didemo Warganya
Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina dikabarkan mengundurkan diri dan telah meninggalkan negara itu, demikian laporan Middle East Monitor mengutip Reuters, Senin (5/8/2024).
Lebih banyak korban tewas dalam beberapa kekerasan terburuk sejak negara ini lahir lebih dari 50 tahun yang lalu.
Militer Bangladesh membentuk pemerintahan sementara dan meminta ketenangan. Mereka bakal menyelidiki jumlah korban tewas sejak protes antipemerintah berlangsung.
Baca juga: Tuntut Hasina Mundur, Nyaris 100 Demonstran Tewas dalam Sehari
Dilaporkan, 98 korban tewas dan ratusan lainnya terluka di Bangladesh pada Minggu (4/8/2024) saat polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstran yang menuntut Hasina mundur.
Protes dimulai Juni 2024 atas sistem kuota yang mencadangkan hingga 30 persen pegawai negeri sipil (PNS) untuk anggota keluarga veteran perang Bangladesh-Pakistan pada 1971.
Baca juga: Jam Malam di Bangladesh Diperpanjang Buntut Kerusuhan
Para aktivis menegaskan, kebijakan tersebut tidak adil dan membantu para pendukung Partai Liga Awami pimpinan Hasina. Tercatat, 300 demonstran telah tewas sejak aksi sipil dimulai Juni 2024.
Hasina telah memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan masa jabatan keempatnya pada Januari 2024, dalam Pemilu yang tidak diikuti Partai Nasionalis Bangladesh sebagai oposisi.
Sumber: Aljazeera/Middle East Monitor
- Penulis :
- Khalied Malvino
