Pantau - Sebuah usulan dari anggota DPR Tunisia untuk mengalihkan wewenang pengawasan Pemilu dari pengadilan administratif ke pengadilan banding memicu protes pada Minggu (22/9/2024).
Menjelang Pilpres yang rencananya digelar 6 Oktober 2024, 34 anggota DPR Tunisia mengajukan proposal tersebut, yang mendorong sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) dan beberapa partai sayap kanan, termasuk liberal mengorganisir demonstrasi di ibu kota Tunis.
Para demonstran di Jalan Habib Bourguiba meneriakkan yel-yel “Tidak untuk kediktatoran, tidak untuk penindasan,” menuntut Pemilu transparan hingga mengkritik campur tangan peradilan.
Komisi Tinggi Pemilu Tunisia sebelumnya mengukuhkan tiga kandidat, termasuk Presiden Kais Saied, sementara dua kandidat lainnya ditolak dan mengajukan banding ke pengadilan administratif.
Dalam sidang banding itu, dua rival Kasi Saied menang di pengadilan administratif. Namun begitu, Komisi Tinggi Pemilu Tunisia tetap mempertahankan daftar kandidat awal. (Anadolu)
Baca juga: Tunisia Pindahkan Ratusan Migran ke Gurun Wilayah Perbatasan
- Penulis :
- Khalied Malvino
