Ishiba Tetap Jadi PM Jepang Meski Terlibat Skandal, Ada Pengaruh Trump?

Pantau - Anggota parlemen Jepang memilih Shigeru Ishiba untuk tetap menjabat Perdana Menteri (PM) pada Senin (11/11/2024), meski koalisinya yang terlibat skandal kehilangan mayoritas di DPR setelah Pemilu pada Oktober 2024.

Ishiba, yang memimpin Pemilu cepat setelah dilantik pada 1 Oktober 2024, kini harus mengelola pemerintahan minoritas menyusul ketegangan global dengan China dan Korea Utara, serta tantangan domestik terkait biaya hidup yang terus naik.

Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisinya, Komeito, memenangkan blok kursi terbanyak dalam Pemilu, namun kehilangan mayoritas yang telah mereka genggam sejak 2012, sehingga Ishiba kini bergantung pada partai oposisi kecil untuk mendukung agenda kebijakannya.

Baca juga: PM Jepang Ishiba Rencanakan Pertemuan dengan Trump Bulan Ini

Pemungutan suara di DPR Jepang pada Senin (11/11/2024) menunjukkan ketegangan politik, dengan pemilihan ini memasuki putaran kedua untuk pertama kalinya dalam 30 tahun.

Ishiba akhirnya menang dengan 221 suara, jauh mengungguli pesaing terdekatnya, mantan PM Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional.

Jepang akan menghadapi Pemilu untuk Dewan Tinggi pada 2025, di mana mayoritas koalisi yang rapuh dapat terancam jika Ishiba gagal meraih kembali kepercayaan publik, yang terkoyak akibat skandal donasi tidak tercatat kepada anggota DPR Jepang.

Baca juga: DPR Jepang Sahkan Shigeru Ishiba sebagai Perdana Menteri

Tantangan pertama Ishiba adalah menyusun anggaran tambahan untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, seiring tekanan meningkatkan pengeluaran untuk kesejahteraan dan mengatasi kenaikan harga.

Ishiba juga memiliki sejumlah agenda internasional, termasuk KTT G20 di Brasil pada 18-19 November 2024, dan berusaha mengatur kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump.

Beberapa pejabat Jepang khawatir Trump akan kembali menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis terhadap Tokyo, serta memperbarui tuntutannya agar Jepang membayar lebih banyak biaya untuk penempatan pasukan AS di sana. (Reuters)