Joseph Aoun Terpilih Jadi Presiden Lebanon

Pantau - DPR Lebanon memilih Jenderal Joseph Aoun sebagai presiden pada Kamis (9/1/2025), mengisi kekosongan jabatan dengan pemimpin yang disetujui Amerika Serikat (AS).

Pemilihan ini menunjukkan menurunnya pengaruh kelompok Hizbullah yang didukung Iran setelah perang mematikan dengan Israel.

Hasil ini mencerminkan perubahan kekuatan di Lebanon dan Timur Tengah, dengan Hizbullah yang terpukul hebat oleh perang tahun lalu, dan sekutunya, Bashar al-Assad, digulingkan pada Desember 2024.

Jabatan presiden Lebanon, yang seharusnya dipegang oleh seorang Kristen Maronit dalam sistem pembagian kekuasaan sektarian, kosong sejak masa jabatan Michel Aoun berakhir pada Oktober 2022.

Setelah Joseph Aoun gagal mendapatkan 86 suara di putaran pertama, ia berhasil meraih 99 suara di putaran kedua berkat dukungan dari anggota Hizbullah dan Amal Movement.

Baca juga:

• DPR Lebanon Mulai Sidang Pilpres Baru, Sosok Joseph Aoun Menguat
• DPR Lebanon Gagal Pilih Presiden di Putaran Pertama, Lanjut Putaran Kedua?

Dukungan terhadap Joseph Aoun semakin kuat setelah calon yang didukung Hizbullah, Suleiman Frangieh, mundur dan mendukung Aoun. Selain itu, utusan dari Prancis dan Arab Saudi berkeliling Beirut untuk mendesak pemilihan Aoun. 

Menurut seorang sumber dekat dengan pengadilan kerajaan Saudi, utusan AS, dan Prancis menyampaikan pesan jelas bahwa bantuan internasional, termasuk dari Saudi, bergantung pada pemilihan Joseph Aoun.

Pemilihan Joseph Aoun menjadi langkah pertama untuk memulihkan institusi pemerintahan di Lebanon yang sudah tanpa presiden dan kabinet sejak Michel Aoun meninggalkan jabatannya. 

Dengan ekonomi Lebanon yang terpuruk akibat krisis finansial 2019, negara ini sangat membutuhkan dukungan internasional untuk membangun kembali, dengan perkiraan kerugian akibat perang mencapai $8,5 miliar (setara Rp137,8 triliun).

Joseph Aoun, yang telah menjabat sebagai komandan angkatan bersenjata Lebanon sejak 2017, memainkan peran penting dalam menjaga gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel yang difasilitasi Washington dan Paris pada November 2024.