Pantau - Sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan bakal digelar Selasa (14/1/2025) untuk menentukan nasib Presiden Yoon Suk Yeol yang kena pemakzulan.
Baca juga: Presiden Korea Selatan Dipastikan Absen dalam Sidang Pemakzulan
Semua gara-gara aksinya yang sempat nekat mau menerapkan darurat militer, bikin Korea Selatan jungkir balik dalam krisis politik terparah dalam beberapa dekade.
Namun, kabarnya sidang ini bakal berlangsung singkat. Pasalnya, Yoon yang lagi bersenembunyi di vila mewahnya di perbukitan Seoul dan diprediksi gak bakal hadir di pengadilan. Argumen yang lebih panas kemungkinan baru bakal digelar Kamis (16/1/2025).
MK Korea Selatan punya waktu 180 hari untuk memutuskan Yoon bakal dicopot dari kursi presiden atau diberi lampu hijau untuk kembali berkuasa.
Gak cuma itu, Yoon juga lagi diincar kasus pidana soal dugaan pemberontakan. Pihak berwenang sudah siap-siap mengeksekusi surat perintah penangkapan karena Yoon mangkir saat dipanggil pemeriksaan.
Semua bermula dari aksi Yoon yang mendadak mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, namun cuma bertahan 6 jam sebelum dibatalin. Walau singkat, keputusan itu sudah bikin Korea Selatan yang biasanya adem ayem jadi gonjang-ganjing.
Baca juga: Polisi Korea Selatan Buru Yoon Suk Yeol yang Diduga Kabur
Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon, pada Senin (13/1/2025) bilang Yoon gak bakal hadir di sidang karena ada upaya penahanan dari pihak berwenang.
“Itu bikin Yoon gak bisa sampaikan pendapatnya di pengadilan,” ujar Seok.
Namun, Kepala Staf Kepresidenan, Chung Jin-suk, bilang kantor Yoon siap menjalin kerja sama dengan pihak penyidik biar gak ada gesekan saat eksekusi surat penangkapan.
Bahkan, Chung bilang Yoon mungkin bakal pindah ke lokasi ketiga atau pihak berwenang bisa mendatanginya langsung untuk pemeriksaan.
Penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi terus gerak cepat. Mereka sudah kantongi surat perintah penangkapan baru dari pengadilan usai percobaan pertama untuk menahan Yoon gagal gara-gara dicegat pasukan pengamanan presiden (Paspampres).
Sumber: Reuters
- Penulis :
- Khalied Malvino
