Pantau - Komite khusus DPR Korea Selatan yang menyelidiki upaya pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol gagal menggelar sidang langsung pada Rabu (5/2/2025). Pasalnya, Presiden Yoon dan sejumlah pejabat kunci menolak untuk menghadiri permintaan sidang.
Baca juga: DPR Korea Selatan Panggil Yoon Suk Yeol Cs Buntut Darurat Militer
Dalam sidang itu, Yoon, bersama dengan Noh Sang-won, mantan komandan Komando Intelijen Pertahanan (DIC), dan mantan kolonel DIC Kim Yong-gun, mangkir dalam sidang yang digelar di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Seoul Selatan.
Noh dituduh membahas rencana operasi darurat militer dengan mantan dan pejabat intelijen militer aktif di sebuah waralaba burger di Ansan, barat daya Seoul, dua hari sebelum rencana tersebut dilaksanakan pada 3 Desember 2024.
Di hari yang sama, anggota komite khusus DPR Korea Selatan juga mengunjungi Pusat Penahanan Seoul Dongbu di Seoul Timur untuk menggelar sidang terhadap mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Kim Yong-hyun, yang kini telah ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pemberontakan terkait dengan upaya pemberlakuan darurat militer Yoon.
Baca juga: PM Korsel Kembali Diperiksa Polisi Buntut Pemberlakuan Darurat Militer
Kim menolak hadir dengan alasan harus mempersiapkan persidangannya dan bertemu dengan tim kuasa hukumnya. Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot investigasi sidang ini sebagai protes atas penunjukan Yoon sebagai saksi.
Komite khusus DPR Korea Selatan juga akan mengunjungi pusat penahanan Komando Pertahanan Seoul untuk bertemu dengan Yeo In-hyung, mantan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan.
Yeo diduga menerima instruksi Kim untuk menangkap dan menahan pemimpin oposisi Lee Jae-myung dan pemimpin partai yang sedang berkuasa Han Dong-hoon, bersama sejumlah orang lainnya, selama pemberlakuan darurat militer.
Sumber: Yonhap News Agency
- Penulis :
- Khalied Malvino
